TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memastikan pengendalian bahan bakar minyak subsidi hanya untuk menjaga agar kuota sebesar 46 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. Ia membantah kebijakan tersebut untuk memangkas volume yang sudah ada. "Jangan persepsinya karena BBM akan langka, akan habis," kata Jero kepada wartawan di kantor ESDM, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Beda, Pembatasan BBM Versi Pertamina dan BPH Migas)
Menurut Jero, hingga saat ini stok BBM masih tersedia, terutama untuk BBM nonsubsidi, baik solar ataupun Premium. "Untuk solar dan Premium bersubsidi juga tidak habis, hanya penjualannya dikendalikan," katanya. (Baca juga: Pembatasan Solar Bersubsidi Tidak Berlaku di Pantura)
Jero mengatakan kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi ini menimbulkan kepanikan masyarakat. Kebijakan yang dimulai sejak 1 Agustus 2014 ini dinilai akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak. "Ada salah paham, tapi mungkin kami memang belum sukses mensosialisasikan." (Baca: 8 SPBU Jember Batasi Pembelian Solar)
Pemerintah mulai 1 Agustus 2014 menerapkan kebijakan pelarangan penjualan solar bersubsidi di SPBU Jakarta Pusat. Kebijakan ini menyusul keputusan pemerintah untuk memangkas kuota BBM subsidi menjadi 46 juta kiloliter dari sebelumnya 48 juta kiloliter.
Pada 4 Agustus 2014, kebijakan pengendalian BBM subsidi dilanjutkan dengan mengatur waktu penjualan pada pukul 08.00-18.00 di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Namun pengaturan waktu penjualan hanya dilakukan di sejumlah SPBU di klaster-klaster yang dekat dengan industri pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Selanjutnya, pada 6 Agustus 2014, pemerintah menetapkan pelarangan penjualan Premium subsidi di tempat peristirahatan di jalan tol. Juga, pelarangan solar subsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT.
AYU PRIMA SANDI
Berita Terpopuler
Massa Kubu Prabowo-Hatta Paksa Gembok KPU
Tim Prabowo Minta Pemilihan Ulang di 33 Provinsi
Dirjen Pemasyarakatan Benarkan Foto Baiat Ba'asyir di LP
12 Pria Disunat Paksa atas Permintaan Istri Mereka
Progres 98 Bikin Rusuh di KPK