Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Akan Berfokus Audit Penerimaan Pajak

image-gnews
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya di Jakarta, (28/4). Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK masa jabatan April-Oktober 2014 menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun. Tempo/Tony Hartawan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya di Jakarta, (28/4). Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK masa jabatan April-Oktober 2014 menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rizal Djalil yang resmi menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menggatikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April lalu, memiliki sejumlah ambisi. Meski hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal memastikan akan melakukan banyak hal, termasuk meningkatkan kualitas audit kinerja pemerintah. (Baca: Sektor Keuangan Kemplang Pajak Rp 12 Triliun)

Rizal akan berfokus pada audit program subsidi dan penerimaan perpajakan. Soal pentingnya audit penerimaan perpajakan ini tak lepas dari rencana BPK melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya yang diharapkan bisa makin menggenjot penerimaan negara. (Baca: Pimpin BPK, Rizal Djalil Punya Banyak PR)

“Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas,” kata Rizal kepada Angga Sukma Wijaya dan Faiz Nasrillah dari Tempo, di kantornya, Jumat pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apakah BPK juga akan melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya. Banyak temuan perusahaan tambang tak tuntas membayar royalti?
Bukan hanya kontrak karya. Semua hal yang terkait dengan peningkatan penerimaan negara juga akan menjadi prioritas kami.

Soal pajak, kami akan mencari tahu penyebab PPh pribadi yang rendah sekali. Pajak ini saka guru ekonomi, tiang utama penerimaan negara. Ini harus betul-betul tertata karena menyangkut hak wajib pajak dan berkaitan dengan kepentingan negara yang lebih besar. Pemeriksaan yang terkait dengan pajak harus dilakukan secara hati-hati.

Apakah pengelolaan pajak selama ini masih belum optimal?
Saya melihat itu. Silakan tulis besar-besar, saya setuju pajak itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80 persen, tapi masih di bawah satu departemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mengangkat pegawai saja lama. Waktu saya memimpin Panitia Khusus Pajak, sudah hampir ketok palu agar pajak jadi badan sendiri. Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak sudah saatnya bisa menjadi badan sendiri atau di bawah presiden, dan berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Apakah bisa selesai dalam enam bulan?
Kami akan langsung turun dan tentukan prioritas. Ada audit yang sudah selesai pada level eselon satu, salah satunya mengenai pajak. Pasti selesai.

Wawancara lebih lengkap bisa dibaca di Koran Tempo, edisi Senin, 5 Mei 2014.

Berita terpopuler:
Perbandingan Bank Century dengan Bank IFI dan Indover
Rupiah Menguat, Jangan Senang Dulu

Ketidakpastian Koalisi Capres Bakal Koreksi Pasar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?