TEMPO.CO, Semarang - PT Pertamina area pemasaran Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, selama musim kampanye, terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak subsidi antara 2-3 persen di Jawa Tengah. Peningkatan itu dinilai kecil dan bisa dipenuhi dari kuota yang selama ini ditetapkan.
Meski demikian, Pertamina tak menambah kuota bahan bakar minyak subsidi selama musim kampanye ini. "Sampai saat ini tak ada rencana atau wacana menambah BBM meski terjadi peningkatan konsumsi," kata Asisten Manajer External Relations Pertamina Jateng dan DIY, Robert Marchelino Verieza, Selasa, 1 April 2014. (Baca: Pemerintah Tak Kompak Kendalikan BBM Bersubsidi)
Robert menerangkan, alokasi BBM jenis solar yang dikeluarkan setiap hari mencapai 5-6 ribu kiloliter, sedangkan premium mencapai 9 ribu kiloliter. "Itu berdasarkan kuota kebutuhan yang ditetapkan tahun 2013, sedangkan kuota tahun 2014 belum ditetapkan," katanya.
Kuota bahan bakar minyak telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mekanisme kebijakan lewat kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi. Menurut Robert, hal inilah yang menjadi alasan bagi PT Pertamina Jateng dan DIY untuk tetap menyuplai BBM sesuai kuota yang telah ditentukan.
Sementara itu, Manajer SPBU 445.21.08 Damyak, Kabupaten Tegal, Elizabet Dewi Irawati menilai penjualan bahan bakar minyak saat musim kampanye kali ini cenderung stabil. Kondisi itu membuat pengusaha SPBU, termasuk yang ia kelola, tak terlalu kerepotan melayani kebutuhan bahan bakar minyak.
"Kebutuhan BBM untuk masyarakat masih stabil saat musim kampanye," kata Elizabet. Kondisi itu tak membuat dirinya kebingungan ketika PT Pertamina mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak SPBU. Menurut dia, pembatasan itu telah terjadi sejak Januari hingga Lebaran mendatang, untuk menjaga stabilitas bahan bakar minyak. (Baca juga: Jero Akui Pengendalian BBM Bersubsidi Belum Sukses)
EDI FAISOL (SEMARANG)
Terpopuler
Grup Bakrie Akui Belum Punya Duit untuk Lapindo
Ban Modifikasi Dongkrak Penjualan Gajah Tunggal
Pengganti SBY Harus Perhatikan Logistik
Realisasi Kredit Sektor Kelautan Masih Rendah