Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahan Surat TVRI, Marzuki Alie Didesak Mundur  

image-gnews
Marzuki Alie. TEMPO/Tony Hartawan
Marzuki Alie. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menahan surat rekomendasi pemecatan semua anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) berbuah kecaman dari anggota Komisi Komunikasi DPR. Komisi  sudah mengirim rekomendasi pemecatan Dewan Pengawas dua pekan lalu, tapi sampai kini belum disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mereka meminta agar Marzuki Alie dicopot dari jabatan Ketua DPR karena dituding menyalahgunakan kewenangan. "Kami menganggap Marzuki Alie sudah tidak layak lagi menjadi Ketua DPR sehingga kami mengusulkan ke Demokrat segera menggantinya," kata Chandra Tirta Wijaya, anggota Komisi Komunikasi, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 18 Februari 2014.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu menduga langkah Marzuki itu adalah siasat untuk melindungi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI. Chandra menuding ada kepentingan pihak swasta dalam TVRI sehingga surat pemecatan Dewan Pengawas itu ditahan.

Nuning Susaningtyas, anggota Komisi Komunikasi dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, menuding Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang pimpinan DPR. "Itu jelas tidak bijaksana, tidak profesional, dan melanggar Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD," ujarnya.

Investigasi majalah Tempo yang terbit pekan ini menunjukkan Ketua Dewan Pengawas TVR yang dipecat, Elprisdat, adalah orang dekat Marzuki. Adapun anggota Dewan Pengawas, Herman Ago alias Herman Chaniago, adalah anak buah Marzuki yang begitu berkuasa di  TVRI walau dia bukan pejabat TVRI. Elprisdat dan Ago adalah tim sukses Marzuki dalam Kongres Demokrat 2010 di Bandung. Keduanya mengendalikan TVRI. (Baca: Jejak Marzuki di TVRI)

Sebelumnya, Komisi Komunikasi DPR memecat seluruh anggota Dewan Pengawas TVRI pada Selasa, 28 Januari 2014. Pemecatan itu dipicu oleh "pembangkangan" Dewan Pengawas yang mengingkari kesepakatan dengan Komisi Komunikasi. Salah satu kesepakatannya adalah Dewan Pengawas tidak akan memecat empat direktur TVRI sampai Panitia Kerja TVRI bentukan Komisi selesai bekerja pada akhir Desember 2013. Tapi, pada 18 November 2013, Dewan Pengawas tetap memecat mereka. Kala itu, Panitia Kerja belum mencapai kesimpulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Langkah ini kemudian "dibalas" Komisi Komunikasi dengan memecat semua anggota Dewan Pengawas. Komisi berpendapat Dewan Pengawas dan direksi tak menjalankan tugas dengan baik.

Namun surat rekomendasi pemecatan yang sedianya disampaikan ke Presiden untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian malah ditahan Marzuki Alie. Karena surat keputusan belum keluar, Dewan Pengawas masih mengambil kebijakan strategis, di antaranya menyeleksi dan melantik direksi baru TVRI, Selasa kemarin.

TRI SUHARMAN

BERITA LAINNYA
8 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia
Baru Ketemu Risma, Wisnu Sudah Cerita Proyek
Anggito Abimanyu Pernah Kecewa pada Yudhoyono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

44 hari lalu

Ketua Dewan Pers Nini Rahayu memberikan statemen dalam jumpa pers soal menuju deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres 2024 di Kantor Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sir, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam keteranganya Dewan Pers mengajak ketiga Capres-Cawapres untuk hadir dan menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.


Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

44 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.


Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

55 hari lalu

Ilustrasi media online. Kaboompics / Pexels
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

55 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.


Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

56 hari lalu

Ilustrasi logo Meta. (REUTERS/DADO RUVIC)
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.


Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

56 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?


AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

57 hari lalu

Wahyu Dhyatmika CEO Tempo Digital (kiri)  dan Maryadi Direktur Bisnis dan Digital Katadata (kanan) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) periode 2023-2027, pada kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. Foto: Istimewa
AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

57 hari lalu

Presiden RI Jokowi berdialog dengan para tamu undangan usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.


Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

57 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Dalam pidatonya, Jokowi cerita dirinya yang sering dijadikan cover majalah dan dikomentari oleh cucunya Jan Ethes. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

57 hari lalu

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.