Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

20 Tahun, Tabungan Rumah PNS Capai Rp 3,9 Triliun  

Editor

Fery Firmansyah

image-gnews
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Kampung Bulak Indah Kel. Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Kampung Bulak Indah Kel. Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) sudah mengelola tabungan perumahan milik para abdi negara sejak 1993.

Menurut Kepala Pelaksana Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan, dana yang terkumpul pada kurun waktu 1993-2013 mencapai Rp 3,9 triliun. "Dana tersebut adalah milik 4,2 juta PNS," kata dia di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Senin, 27 Januari 2014.

Baca Juga:

Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

Heroe mengatakan para PNS bisa mencicil rumah dengan skema tabungan ini setelah lima tahun menabung. Bagi yang tidak membeli rumah, dana yang terkumpul dalam tabungan Bapertarum-PNS akan dicairkan saat pensiun.

Kini, kata Heroe, Bapertarum-PNS bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat sistem akun individu. Akun ini sudah mengakomodasi riwayat kepangkatan PNS dan data-data lainnya. Heroe berharap setiap instansi pemerintah terus memperbarui data para pegawainya melalui situs dan data base Bapertarum-PNS. (Begini cara mengecek akun Bapertarum-PNS)

Tabungan perumahan untuk PNS diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 14/1993. Sejak 1 Januari 1993, para PNS (non-TNI/Polri/Kementerian Pertahanan) terkena pemotongan gaji sebesar Rp 3.000 (golongan I), Rp 5.000 (golongan II), Rp 7.000 (golongan III), dan Rp 10.000 (golongan IV) untuk tabungan perumahan.

Baca Juga:

PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

ALI HIDAYAT

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terpopuler
Cuit Anas Urbaningrum: Demokrat Ganti Ketua Umum  
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang  
Survei: PDIP Tak Usung Jokowi, Prabowo Menang  
Arthur Irawan Bergabung ke Malaga
Jazuli Laporkan Mahfud Md. ke Mabes Polri 

 

Iklan

Berita Selanjutnya

Alibaba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kementerian Perumahan Rakyat

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.


Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan program satu juta rumah untuk mengurangi backlog yang selama ini cukup besar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.


Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Siswa SD mengambil air yang dapat langsung diminum di instalasi penyulingan air kawasan Bidara Cina, Jakarta, 15 September 2015. Kodam Jaya menghadiahkan alat penyulingan air sungai menjadi air minum, untuk dimanfaatkan warga pinggir kali Ciliwung Bidara Cina. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.


Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

19 Oktober 2017

Pekerja tengah membuat beton pemecah ombak di kawasan Cilincing, Jakarta, 3 Agustus 2017. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi serius akan ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob di utara Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi tahap III secara serentak.


Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

17 Oktober 2017

Proyek Sejuta Rumah Dapat Tambahan Rp 1,5 Triliun
Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sedikitnya 2,2 juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

17 Oktober 2017

Sejumlah warga bertugas mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara HUT ke-72 RI di tepi Danau Rawa Pening, Desa Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2017. Selain untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan bangsa, upacara tersebut juga dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan danau alam terbesar di Jateng itu. ANTARA FOTO
Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

Kementerian PUPR berupaya mengembalikan kondisi Danau Rawa Pening di Semarang yang terancam tekanan sedimentasi dan pencemaran.


Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp 475 Miliar Tahun Depan

12 Oktober 2017

Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dasar dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp 475 Miliar Tahun Depan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan dana sebesar Rp 475 miliar untuk anggaran 2018.


Cara Kementerian PUPR Dukung Atlet Dayung di Jambi

10 Oktober 2017

Atlet dayung Sultra Fitri Rahmanjani dan Julianti menunjukan medali emas setelah memenangkan nomor Rowing Double Sculls putri 2.000 meter pada PON XIX di Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat, 16 September 2016. ANTARA
Cara Kementerian PUPR Dukung Atlet Dayung di Jambi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono mendukung pemanfaatan Danau Sipin di Jambi untuk latihan dan kompetisi para atlet dayung.


Status Gunung Agung Kritis, Menteri Basuki Siapkan Rp 67 Miliar

28 September 2017

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.
Status Gunung Agung Kritis, Menteri Basuki Siapkan Rp 67 Miliar

Menteri Basuki mengatakan sudah menyiapkan anggaran rencana aksi sekitar Rp 67,52 miliar untuk mengantisipasi letusan Gunung Agung di Bali.