TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak di wilayahnya. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, wacana ini bisa diterapkan dengan sejumlah persyaratan.
Di antaranya adalah pemerintah menyiapkan sarana transportasi yang memadai. Ia menganggap pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta masih belum optimal. Mamit pun menyebut pekerjaan monorel serta mass rapid transit (MRT) masih zero progress. "Ini dulu yang harus dibenahi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya ketika dihubungi Tempo.
Sarana transportasi publik yang memadai akan membuat masyarakat nyaman dan berpindah dari kendaraan pribadi. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Usul pencabutan subsidi bahan bakar minyak ini sebelumnya diutarakan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Basuki berharap pencabutan dilakukan seiring dengan pengadaan bus yang tengah dikebut Pemerintah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga berharap pemerintah pusat mengabulkan usulan tersebut. Menurut Jokowi--sapaan akrab Gubernur--kebijakan ini akan mengalihkan pengendara mobil pribadi ke angkutan umum.
Kementerian sudah memberi lampu hijau. Subsidi bahan bakar minyak, menurut Jokowi, lebih baik dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. “Sehingga lebih berguna bagi masyarakat banyak,” kata Jokowi.
Dia menjamin usul ini tidak akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Ini masalah sistem, siapa yang diberi dan tidak,” ujar Jokowi. Dia berharap pemerintah pusat bisa lebih menjelaskan soal tersebut.
Sedangkan, menurut Mamit, tak mudah melaksanakan rencana ini. Penghapusan subsidi BBM di DKI Jakarta otomatis akan meningkatkan penjualan di daerah-daerah penunjang, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok.
Apalagi para pemakai BBM bersubsidi di DKI Jakarta justru berdomisili di sana. Namun, dia mengakui pemerintah provinsi berhak menghapuskan BBM bersubsidi di wilayahnya.
"Tetapi tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait," kata Mamit.
Juru Bicara PT Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan penghapusan subsidi merupakan domain pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia juga mengingatkan, tak semua pengguna kendaraan bermotor mampu membeli bahan bakar non-subsidi. “Sehingga perlu dasar hukum," katanya melalui pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 18 Desember 2013.
MARIA YUNIAR | SYAILENDRA
Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis
