Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bisnis Ikan Indonesia Surplus  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pengunjung mengamati seekor penyu di penangkaran Dinas Kelautan dan Perikanan Pariaman (28/7). Tempo/Febrianti
Pengunjung mengamati seekor penyu di penangkaran Dinas Kelautan dan Perikanan Pariaman (28/7). Tempo/Febrianti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan Indonesia tidak perlu khawatir menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berlaku mulai 2015. Alasannya, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia ke negara-negara ASEAN surplus 22,71 persen sejak lima tahun terakhir.

"Indonesia mengalami surplus perdagangan produk perikanan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi persaingan di antara negara-negara ASEAN dalam AEC 2015," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut Parulian Hutagalung, dalam Workshop dan Focus Group Discussion Kesiapan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 di Swiss-Belhotel, Jakarta, pada Senin, 25 November 2013.

Saut menuturkan, untuk menghadapi pasar bebas ASEAN, standar pada sektor perikanan mulai dari bahan baku, proses, dan produk akhir harus diperhatikan. Bersaing dalam pasar bebas tentu akan bersaing dalam mutu. Standar yang ada saat ini belum cukup dan banyak yang sudah kedaluwarsa. Bukan hanya standar nasional Indonesia (SNI) yang perlu diperhatikan, tapi juga standar untuk ASEAN.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu infrastruktur. Dari biaya perkapalan, listrik, dan pelabuhan masih terdapat kendala. Untuk biaya logistik, misalnya, karena Indonesia negara kepulauan, maka biaya transportasi yang diperlukan sangat mahal. Dalam hal infrastruktur, negara ASEAN yang lain juga tengah mempersiapkannya. Direktur PT Bogatama Marine Nusa, Tigor Chendarma, mengatakan dalam kesempatan yang sama, "Thailand sudah membangun jaringan transportasi darat yang menghubungkan negaranya dengan negara lain di sekitarnya."

Kemudian, penguatan pasar domestik dinilai paling utama karena 70 persen produksi perikanan ditujukan untuk dalam negeri. Hal ini agar Indonesia tidak menjadi pasar produk ikan negara lain.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga perlu dicermati. Tigor mengatakan, tidak semua pelaku usaha perikanan memahami dengan baik tentang AEC 2015 ini. "Pemerintah harus memberi penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai AEC," kata pengusaha yang sudah menjamah pasar global itu.

Tigor mengatakan, dalam dunia usaha, pada sektor hulu, tengah mempersiapkan penguatan teknologi untuk perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Kemudian dilakukan pula peningkatan efisiensi dengan memperbaiki mesin produksi dan biaya transportasi. Sedangkan pada sektor hilir, kata dia, harus dilakukan pembaruan teknologi, evaluasi mesin produksi, diversifikasi produk, penguatan sumber daya manusia, serta penguatan pasar dalam negeri dan ASEAN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini, negara-negara ASEAN yang paling banyak menyerap produk perikanan Indonesia yaitu Thailand sebanyak 37,8 persen, Vietnam sebesar 24,9 persen, dan Singapura sebesar 17,1 persen.

APRILIANI GITA FITRIA

Baca juga:
TKI Dapat Warisan Rp 9,5 Miliar dari Majikannya 
Singapura Turut Bantu Australia Sadap Indonesia
Aburizal Bakrie Menjawab Soal Operasi Dagu 
Begini Peran Singapura dalam Penyadapan Australia
Aburizal Bakrie Jadi Cawapres Jokowi?
Dimonopoli, Bandara di Indonesia Jadi Salah Urus

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

6 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

16 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

17 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

36 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

36 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

36 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

37 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

37 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

50 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

56 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,