TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum merencanakan untuk mengkaji ulang kerja sama di bidang ekonomi dengan Australia. Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hingga saat ini sikap pemerintah masih fokus untuk meninjau kerja sama di bidang pertukaran informasi dan keamanan.
“Presiden baru memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk me-review kerja sama di bidang pertukaran informasi, intelijen, dan keamanan. Kalau untuk kerja sama ekonomi, hingga saat ini belum ada,” katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 November 2013.
Namun, jika dalam evaluasi itu terdapat perkembangan, Julian mengatakan, tidak menutup kemungkinan evaluasi juga akan dilakukan untuk kerja sama di bidang ekonomi. “Kalau ada pandangan dari sisi kerja sama di bidang ekonomi, mungkin saja. Namun sejauh sikap pemerintah fokus pada kerja sama intelijen dan keamanan,” katanya
Ditanya bagaimana dengan hibah-hibah yang akan diberikan pemerintah Australia kepada kementerian dan lembaga apakah juga akan ditolak, Julian mengatakan, belum ada pembicaraan ke arah sana. “Itu menjadi pembicaraan di kementerian dan lembaga masing-masing,” katanya.
Hubungan kedua negara saat ini memanas setelah beredarnya informasi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pemerintah Indonesia. Berdasarkan berita yang dilansir media Australia, penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri.
Indonesia dan Australia sendiri mempunyai beberapa kerja sama. Salah satunya, Negeri Kanguru itu tercatat sebagai pemasok sapi terbesar ke Tanah Air. Pada 2012, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Australia memasok hampir 29 ribu ton sapi senilai US$ 114 juta. Pemerintah RI belum akan memutuskan penghentian impor sapi dari Australia.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita Terpopuler :
Menteri Australia Tetap Diundang ke Pertemuan Bali
Di Tengah Sorotan, Mobil Murah Laris Manis
Sekali Lagi, Hatta Bantah Mobil Murah Bikin Macet
Kasus Penyadapan Tak Ganggu Kerja Sama RI-Australia
Hatta: Mobil Murah Bendung Banjir Impor Otomotif