TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha bingung membuat rencana jangka panjang karena tidak dapat memperkirakan kenaikan upah yang tidak menentu ke depannya. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita dalam pembukaan Forum Sistem Jaminan Sosial dan Pengupahan Nasional: Meningkatkan Produktivitas untuk Kesejahteraan Bersama, di Jakarta, Rabu, 6 November 2011.
"Bagi pengusaha, planning merupakan hal penting untuk menentukan langkah perusahaan ke depannya. Baik planning jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujar Suryadi.
Kepada pemerintah, Suryadi menghimbau agar fungsi pengawasan aturan penentuan upah pekerja dilakukan dengan maksimal. Pengawasan, menurut dia, merupakan unsur penting bagi semua elemen yang terlibat dengan sistem pengupahan ini, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selain fungsi pengawasan, Suryadi juga menghimbau pada pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi makro.
“Kalau upah pekerja tinggi, tapi inflasi tinggi akan sama saja. Di Jepang saya beli sarapan 30 tahun yang lalu 1000 yen, sekarang-sekarang sarapan di sana masih sama 1000 yen. Ini masalah keseimbangan harga,” ujar Suryadi.
Kendati mengatakan tidak setuju, dirinya mengaku akan menerima UMP yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan. Keputusan penetapan UMP, katanya, pasti ada yang menerima, pasti ada yang tidak.
“Keputusan menentukan upah minimum provinsi maupun daerah tidak lagi mendengar Dewan Pengupahan, tapi berdasarkan tekanan dari buruh atau serikat buruh. Saya sebenarnya tidak setuju, tapi tetap harus saya jalankan jika sudah ditetapkan,” ujar Suryadi.
Suryadi mengatakan, ia ingin sistem pengupahan ini adil. Menurut dia, tidak adil jika upah pekerja tamatan SD, SMP, SMA, dan universitas sama saja jumlahnya. Tidak adil juga baginya jika disamakan dengan orang yang sudah lama bekerja.
“Akhirnya orang yang sudah bekerja lama merasa tidak fair. Sayangnya orang yang sudah lama ini jarang demo,” kata Suryadi.
TRISTIA RISKAWATI
