Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahap Awal, Kartu BBM untuk Memudahkan Transaksi

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Petugas menunjukan kartu Radio Frequency Identification (RFID) berbentuk gantungan kunci dan struk transaksi berisi data pengisian bahan bakar dalam simulasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM di SPBU jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat (31/5).  ANTARA/Fanny Octavianus
Petugas menunjukan kartu Radio Frequency Identification (RFID) berbentuk gantungan kunci dan struk transaksi berisi data pengisian bahan bakar dalam simulasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM di SPBU jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat (31/5). ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, penggunaan kartu bahan bakar minyak (BBM) pada tahap awal hanya untuk membiasakan masyarakat bertransaksi non-tunai. Selain itu, penggunaan kartu tersebut juga bertujuan untuk mencatat konsumsi BBM subsidi masyarakat.

"Sebenarnya ini dua program berbeda, Kartu BBM ini sifatnya complimentary, dijalankan terlebih dulu karena program RFID masih memerlukan waktu," kata Susilo kepada wartawan di Kementerian Energi, Jumat, 18 Oktober 2013.

Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mempertanyakan nasib proyek alat pengendali BBM bersubsidi (radio frequency identification/RFID) kepada pihak Kementerian Energi sehubungan dengan rencana dikeluarkannya Kartu BBM. Ia mengatakan perlu mengklarifikasi ke Kementerian Energi soal teknis pelaksanaan program baru tersebut. "Kalau memang dilaksanakan kaitannya dengan RFID bagaimana," ujarnya.

Dahlan mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih fungsi pengendalian dalam proyek tersebut. Terutama mengenai hak membeli BBM bersubsidi. "Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID maka tidak bisa beli BBM subsidi, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak tersebut, sehingga tidak perlu memasang (RFID) lagi," ujarnya.

Mengenai hal tersebut, Susilo mengaku telah bertemu dan memberi penjelasan pada Dahlan. Menurut dia, program RFID tetap akan dilaksanakan, hanya dalam waktu yang singkat saat ini, pemerintah akan merealisasikan penggunaan Kartu BBM terlebih dulu. "RFID ini kan perlu waktu untuk bisa dipasang di seluruh Indonesia, kalau Kartu BBM bisa dilaksanakan kapan saja, tanpa biaya, dan yang dipakai itu fasilitas yang sudah ada, seperti EDC (electronic data capture)," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski pada tahap awal ini, Kartu BBM bersifat untuk membiasakan masyarakat dalam pembayaran non-tunai, ke depan kartu ini bisa juga untuk mengendalikan konsumsi BBM. "Dengan kartu ini, transaksi pembelian BBM subsidi dari setiap SPBU bisa langsung ketahuan karena semua data begitu kartu digesek, langsung bisa tercatat di bank volume dan duit yang masuk," ujarnya.

Ia menjamin pihak bank dan pihak terkait telah mengetahui mekanisme kerja Kartu BBM ini. Sejumlah pertemuan telah dilaksanakan untuk membahas teknis pelaksanaan, pengaturan, dan banyak hal. "Kami sudah bicara dengan BPH Migas, Pertamina, Hiswana Migas, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, insya Allah enggak ada masalah," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Berita Terpopuler:
Sidak Kantor Wali Kota Jaktim, Jokowi Naik Pitam 

Foto Bersama Bunda Putri Muncul, Gita: Tidak Kenal

Sultan Bakal Gunakan BMW X5 untuk Blusukan

Cerita Lucu Jokowi Selama Setahun Pimpin Jakarta

Ranking FIFA, Indonesia Loncat Delapan Peringkat  



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.


Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Mobil tengki usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) pada Terminal Pengisian BBM Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, 24 Juni 2016. Pertamina memproyeksikan pemakaian Premium selama H-15 hingga H+15 Lebaran mengalami kenaikan. Tempo/Tony Hartawan
Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.


Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Petugas keamanan melakukan pemeriksaan aktivitas keluar masuk mobil tangki pengangkut minyak di depot Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM), Plumpang, Jakarta, 1 November 2016. TEMPO/Subekti
Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.


Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Sejumlah mobil tangki saat melakukan pengisian bahan bakar di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara (30/12). TEMPO/Amston Probel
Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.


Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Ratusan pemudik bersepeda motor mengisi ulang BBM di SPBU Gempol Sari, Subang, Jawa Barat, 2 Juli 2016.  Pertamina memperkirakan konsumsi premium naik 15 persen dari 71.906 menjadi 82.496 kiloliter per hari, selama periode H-15 hingga H+15 Lebaran. ANTARA/M Agung Rajasa
Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.


Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Ilustrasi BBM. TEMPO/Imam Sukamto
Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.


Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Sejumlah pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar jenis Premium dengan cara self service di salah satu SPBU di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp150 per liter, yaitu dari Rp7.300 per liter menjadi Rp7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.


Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

TEMPO/Prima Mulia
Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.


Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Sejumlah kendaraan bermotor melakukan pengisian BBM di kawasan Kuningan, Jakarta,(30/11). Mulai tanggal 1 Desember 2008 jam 00.00 pemerintah menurunkan harga premium bersubsidi dari Rp. 6.000,-/liter menjadi Rp. 5.500,-/liter. TEMPO/Arif Fadillah
Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.


Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto (tengah) bersama Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang (kedua kanan) menekan tombol sirine secara simbolis didampingi Nahkoda Kapal Reymon Paparang (kanan) dalam acara pelepasan kapal VLGC Pertamina 2 di perairan Tanjung Priok, Jakarta, 7 Februari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.