Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Buka Peluang Koreksi Data Penerima BLSM

Editor

Zed abidien

image-gnews
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah membuka peluang mengoreksi data penerima Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM). "Bisa diadakan koreksi, antara lain supaya melapor ke kelurahan bagi mereka yang dipandang tidak pantas, atau ada yang dikembalikan ada yang di retur, merasa tidak layak lagi," kata Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di sela kunjungannya menyaksikan pembayaran BLSM di Kantor Pos Pusat Bandung, Sabtu, 29 Juni 2013.

Agung mengatakan, mekanisme koreksi data penerima itu harus melalui forum Musyawaran Kelurahan atua Desa. "Karena itu, pada kelurahan dan desa-desa segera menyiapkan posko. Posko itulah yang akan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Kelurahan), unsurnya kepala desa, unsur PT Pos terdekat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, pemuka agama itulah yang akan berembuk," kata dia.

Menurut dia, lewat rembukan itu, usul mengoreksi nama penerima BLSM diputuskan. "Data baru itu baru di ajukan melalui PT Pos, nanti selanjutnya diserahkan oleh PT Pos sampai di database terpadu di pusat, nanti akan muncul data baru," kata Agung.

Dia menjanjikan proses koreksi itu akan berlangsung cepat, tergantung forum Musyawarah Desa atau Kelurahan itu mengirimkan data baru. "Secepatnya, tapi tidak lebih dari 1 bulan kalau proses itu berjalan," kata Agung.

Kendati bisa mengganti nama penerimanya, Agung mengatakan, jumlah jatah penerima RTS (rumah tangga sasaran) itu di wilayah itu tidak bisa ditambah. Dia beralasan, pemerintah tidak bisa menambah jumlah penerima BLSM. "Sekarang tidak, karena berdasarkan anggaran yang disetujui oleh DPR dan pemerintah, hanya 15,5 juta (RTS)," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, forum musyawarah desa atau kelurahan itu juga akan dimanfaatkan mengusulkan nama baru penerima BLSM dari daerah itu menggantikan nama pemilik kartu yang tidak ditemukan di wilayah itu. "Dengan catatan jumlah itu yang dianggap tidak layak atau tercoret, yang keluar itu, jumlahnya sama dengan yang di isi baru," kata Agung. "(Contohnya) keluar 10, bisa diganti 10 (nama)."

Data terakhir yang dicatat PT Pos Indonesia mendapati jumlah KPS (kartu Perlindungan Sosial) yang dikembalikan per 28 Juni 2013 ada 8.845 lembar dari 9,85 juta lembar kartu yang sudah didistribusikan. Agung menduga, jumlah kartu yang dikembalikan itu nanti berkisar antara 5 persen sampai 7 persen. "Walaupun verifikasi berulang-ulang, tapi selama sistem itu disiapkan oleh menusia, bisa saja ada kekeliruan," kata dia.

AHMAD FIKRI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serba Gratis di Event Honkai: Star Rail di Senayan Park

51 detik lalu

Gerbang masuk event Honkai: Star Rail di Senayan Park, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2024 | TEMPO/Reza Maulana.
Serba Gratis di Event Honkai: Star Rail di Senayan Park

Hoyoverse menggelar event game mobile Honkai: Star Rail di Senayan Park hingga Sabtu, 30 Maret 2024.


Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

1 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Garuda Indonesia Operasikan 102 Pesawat Antisipasi Arus Mudik Lebaran 2024

7 menit lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Garuda Indonesia Operasikan 102 Pesawat Antisipasi Arus Mudik Lebaran 2024

Garuda Indonesia akan operasikan 102 pesawat untuk antisipasi melonjaknya arus mudik Lebaran 2024.


BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

8 menit lalu

BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


Ini Alamat Lokasi 4 SPBU Curang, Campur Pertalite dengan Pewarna Lalu Dijual sebagai Pertamax

10 menit lalu

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan), memberikan keterangan tentang pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Pertamax di empat SPBU, di Gedung Bareskrim, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ini Alamat Lokasi 4 SPBU Curang, Campur Pertalite dengan Pewarna Lalu Dijual sebagai Pertamax

Bareskrim menetapkan lima orang tersangka dari 4 SPBU curang yang menjual pertalite dicampur pewarna lalu dijual sebagai pewarna.


Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

10 menit lalu

Presiden AS Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel di tengah konflik yang kian memanas antara Palestina dan Israel. Joe Biden menjual bom pintar Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing senilai US dollar 735 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. ausairpower.net
Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

Seruan internasional agar negara-negara menghentikan perdagangan senjata dengan Israel menguat, tetapi ternyata pemain utamanya dua negara ini.


Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

17 menit lalu

Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

Sejumlah pemberitaan yang beredar di media belakangan ini menyinggung tentang keterlibatan Universitas Terbuka (UT) dalam program Ferienjob yang dijalankan melalui PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) sebagai penyelenggara program tersebut.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

25 menit lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Setelah Dibongkar Bareskrim, Polda Jambi Mulai Selidiki Dugaan TPPO Magang Mahasiswa ke Jerman

28 menit lalu

Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Setelah Dibongkar Bareskrim, Polda Jambi Mulai Selidiki Dugaan TPPO Magang Mahasiswa ke Jerman

Polda Jambi mulai menyelidiki dugaan TPPO di balik program ferienjob magang mahasiswa ke Jerman. Diikuti 80 mahasiswa Universitas Jambi.


Atasi SPBU Nakal di Musim Mudik, Dirut Pertamina Setuju Pencabutan Izin

33 menit lalu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Foto: Instagram/@nicke_widyawati
Atasi SPBU Nakal di Musim Mudik, Dirut Pertamina Setuju Pencabutan Izin

Dirut Pertamina Nicke Widyawati setuju sanksi pencabutan izin bagi SPBU yang nakal di musim mudik Lebaran.