Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usulan Kompensasi BBM Dibahas Hari Ini

Editor

Pruwanto

image-gnews
Sebuah mobil keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang kehabisan stock BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Sebuah mobil keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang kehabisan stock BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah akan menyampaikan usulan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat Asfihani mengatakan RAPBN-P akan dibahas bersama badan anggaran, setelah adanya tanggapan dari fraksi-fraksi. "Kalau besok (hari ini) disampaikan, tahapan berikutnya adalah tanggapan dari masing-masing fraksi, baru dibahas bersama-sama (di Badan Anggaran)," katanya kepada Tempo, kemarin.

Selain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dalam rancangan anggaran juga akan dibahas tentang perubahan asumsi makro, pendapatan dan pengeluaran belanja. Pembahasan akan memakan waktu kurang dari satu bulan. (Baca: Harga BBM Naik, BBG Diharapkan Jadi Alternatif)

Pemerintah mengusulkan dana kompensasi sebesar Rp 29,6 triliun, bila harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Usulan itu sudah dibahas pula dalam rapat partai-partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan pekan lalu. "Semua sepakat ada kompensasi jangka pendek dan panjang untuk kepentingan rakyat," kata Wakil Ketua Koalisi Aburizal Bakrie di Jakarta, pekan lalu.

Namun sikap fraksi-fraksi terbelah menyikapi rencana pemerintah mengucurkan BLSM. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis kemarin menyatakan Golkar masih menunggu usulan resmi pemerintah. Alih-alih mengucurkan dana bantuan, dia mendesak pemerintah menambah porsi pembangunan infrastruktur karena dana bantuan rawan diselewengkan. (Baca: Ekonom Nilai Positif Skema Kompensasi BBM)

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI-Perjuangan Dolfie O.F Palit mengimbuhkan, pemerintah sebaiknya memberikan alat produksi dibandingkan uang tunai untuk masyarakat miskin. Adapun Sekretaris Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah mengalokasikan dana subsidi BBM untuk pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap itu berbeda dengan pernyataan Achsanul Qosasi, anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Demokrat. Dia menegaskan, bantuan dibutuhkan karena kenaikan harga BBM menyebabkan jumlah rakyat miskin bertambah. "Kami berusaha meyakinkan semua fraksi di parlemen bahwa BLSM sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.

Bantuan tunai, menurut anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Taufikurrahman Ruki, tidak efektif karena sulit diawasi. Dia menyarankan agar pemerintah membuat sistem yang lebih efektif. (Baca: KORAN TEMPO Edisi Senin 20 Mei 2013)

MARTHA THERTINA | MUHAMMAD MUHYIDDIN | LINDA TRIANITA

Topik terhangat:

PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

POLITIK Terpopuler
Sefti Yakin Fathanah Bakal Tobat

Aiptu Sitorus Laporkan 3 Hal ke Kompolnas 

Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.


IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak


Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.


Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.


Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.


Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar. TEMPO/Nurdiansah
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.


PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.


Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.