Soal BBM, SBY Minta DPR Ciptakan Iklim Sejuk

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2013. Pertemuan ini dalam rangka konsultasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, SBY menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ke para pimpinan DPR. SBY juga meminta DPR menciptakan suasana sejuk terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

"Tugas kami sekarang adalah ingin membuat suasana yang lebih sejuk," kata Priyo, seusai pertemuan. Tujuannya, ia menambahkan, agar dengan segala pertimbangan yang matang, SBY bisa memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Karena kalau tidak (dinaikkan), subsidi membengkak dan itu akan menggoncang sisi-sisi keuangan negara."

Atas dasar itu, pimpinan DPR mempersilakan SBY, dengan kewenangannya sebagai presiden, untuk memutuskan kebijakan BBM bersubsidi. "Nanti DPR akan membahas sisi-sisi tentang proteksi sosial," ujar politikus Partai Golkar ini. "Nanti akan disampaikan secara resmi."

Menurut dia, SBY juga meminta DPR memaklumi kebijakan proteksi sosial, seperti bantuan langsung ke masyarakat, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya. "Kami memang memaklumi," ucap Priyo. "Hanya nanti perlu ada mekanisme yang semua itu tidak bisa hanya teropinikan oleh satu-dua kelompok saja."

Priyo mengatakan, kompensasi kenaikan BBM bersubsidi harus merupakan keputusan negara untuk memproteksi masyarakat yang membutuhkan. "Jadi nanti kalaupun ada bantuan uang cash sekian bulan dan DPR setuju, itu betul-betul murni persetujuan bersama presiden dan DPR RI, bukan sepihak."

Menurut dia, pemerintah memiliki ide untuk memberikan kompensasi ke masyarakat selama beberapa bulan. Adapun DPR, ia menambahkan, tak berpikir kompensasi itu dijalankan selama satu tahun. "Itu terlalu lama," kata Priyo. Idealnya, ujar dia, kompensasi diberikan antara 3-5 bulan.

PRIHANDOKO

Topik Terhangat:
Teroris| E-KTP |Vitalia Sesha| Ahmad Fathanah| Perbudakan Buruh

Berita Lainnya:
Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah  
Kisah Buruh Panci yang Kabur dan Ditangkap Tentara  
Angkringan Tak Sehat Sumber Penularan Hepatitis A  
Ratusan Penumpang Citilink Mengamuk di Adisutjipto
Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci  
Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya  
Perumahan Petinggi PKS di Condet Tertutup Rapat