TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan blue economy untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. "Dengan kebijakan ini, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo kepada Tempo di gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 April 2013.
Menurut Sharif, penerapan blue economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan sangat penting untuk mengoreksi pola konvensional yang sering merusak lingkungan. Kebijakan blue economy diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, tanpa limbah, dan dapat melipatgandakan manfaat ekonomi dalam berbagai sektor.
Ia mencontohkan penerapannya dalam perikanan tangkap. Pada sektor ini, pemanfaatan sumber daya hayati berbasis pada total allowable catch (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) untuk menghindari tangkapan berlebih. Selain itu, untuk upaya mempertahankan jumlah ketersediaan ikan di perairan Indonesia.
Di beberapa negara, menurut dia, upaya ini mampu meningkatkan hasil tangkapan secara signifikan. Cina dan Vietnam, misalnya, berhasil meningkatkan penangkapan sebesar 20 persen pada tahun 1999. Demikian halnya Norwegia, yang dapat meningkatkan penangkapan sebesar 30 persen. "Indonesia akan mencontohnya," katanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan empat pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yakni pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. “Dengan begitu, KKP mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
AMRI MAHBUB
Topik Terhangat:
Lion Air Jatuh | Serangan Penjara Sleman| Harta Djoko Susilo | Nasib Anas
Baca juga:
EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya
Gayus Tambunan Beli Rumah Dekat Penjara Sukamiskin
VIDEO Bom Meledak di Boston, #prayforboston
Ustad Indonesia Orang Berpengaruh di New York
