TEMPO.CO, Jakarta - Ramainya wacana yang berkembang soal pengelolaan Blok Mahakam menyebabkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sempat berpikir untuk tak jadi memutuskan kelanjutan pengelolaan blok ini. Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, mantan menteri pariwisata ini berjanji akan mengambil keputusan soal Blok Mahakam sebelum masa jabatannya berakhir.
"Ketika saya ngobrol dengan Pak Dahlan, kami pikir ini kan kontrak baru selesai 2017. Kenapa harus diputuskan sekarang? Sebentar lagi ada Menteri ESDM baru," kata Jero ketika ditemui wartawan di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 10 April 2013.
Jero mengatakan saat ini terlalu banyak tudingan miring terhadapnya terkait Blok Mahakam. Salah satunya bahwa dia mencari pengisi pundi-pundi untuk modal pemilu 2014.
Pada Februari 2013 Indonesian Resources Studies (IRESS) melaporkan pemerintah, yaitu Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur IRESS Marwan Batubara mengatakan Kementerian ESDM dan SKK Migas melakukan pembohongan publik dan manipulasi informasi untuk memberikan perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Total dan Inpex.
Marwan mengatakan penyerahan pengelolaan Blok Mahakam kepada Total dan Inpex lagi akan menyebabkan penerimaan negara tak optimal. Sikap pemerintah yang tidak mengungkap biaya akuisisi cadangan seandainya kontrak diperpanjang dapat diasumsikan akan terjadi korupsi yang merugikan negara.
"Daripada saya dicurigai mau cari dana kampanye. Kalau begitu, nanti saja setelah ada presiden baru, diputuskan," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Saat ini sejumlah pihak baik Pertamina, operator Blok Mahakam saat ini Total E&P Indonesie, dan pemerintah daerah Kalimantan Timur menyatakan ketertarikan untuk mengelola Blok Mahakam. Meski kontrak berakhir 2017, idealnya kontrak diputus paling lambat 5 tahun sebelum kontrak berakhir karena ini akan mempengaruhi investasi dan produksi blok.
Keputusan pengelolaan yang terlalu lambat bisa menyebabkan operator blok tak menambah investasi dan produksi jeblok. Jero mengatakan dirinya bisa saja segera mengambil keputusan soal pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Namun dia meminta dukungan semua pihak atas keputusan yang diambil.
"Ya bisa saja diputuskan sekarang kalau didukung. Tetapi masyarakat harus tahu ini untuk kepentingan bangsa, dan mudah-mudahan media juga mendukung," kata Jero.
BERNADETTE CHRISTINA
Topik terpopuler:
Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas
Berita lainnya:
Kronologi Penangkapan Penyidik Pajak Pargono
Kisah 'Memalukan' Persibo Bojonegoro di Hong Kong
Pembalap Asep Hendro Pekerjakan Pemuda Garut
Video 'Damai' di Bea Cukai Bali Muncul di YouTube
Buat Akun Twitter, SBY Belum Targetkan Followers
