Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kartel Bawang, KPPU Periksa 11 Importir  

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Seorang petugas memperlihatkan tumpukan bawang di dalam sebuah kontainer di kawasan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (20/3). Sebanyak 332 kontainer berisi bawang tertahan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) karena didatangkan sebelum Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Seorang petugas memperlihatkan tumpukan bawang di dalam sebuah kontainer di kawasan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (20/3). Sebanyak 332 kontainer berisi bawang tertahan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) karena didatangkan sebelum Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan memanggil 11 importir hortikultura, besok. Pemeriksaan terhadap importir akan dilakukan sejak pukul 10.00 pagi. "Kami mau meminta keterangan kenapa mereka tidak mengeluarkan barangnya padahal sudah clear di Pelabuhan Tanjung Perak," kata Komisioner KPPU Munrokhim Misanam kepada Tempo, Kamis, 21 Maret 2013.

Akibat tidak dikeluarkannya kontainer hortikultura yang di dalamnya ada komoditas bawang, pasokan di dalam negeri menipis dan harga melambung tinggi. Karena itu, KPPU mengindikasikan kuat terjadinya kartel bawang oleh importir.

KPPU pun mewaspadai kartel yang dilakukan oleh importir dan pengambil kebijakan. Kedua pihak inilah yang dinilai bisa mempermainkan stok dan membuat harga tak stabil. "Perlu diawasi betul, karena timpang sedikit saja harga bisa naik-turun," katanya.

Di tingkat pengambil kebijakan, kata Munrokhim, kartel bisa terjadi karena sistem dan aturan yang dibuat. Sistem kuota yang ditetapkan pemerintah untuk komoditas bawang putih dan produk hortikultura lainnya memang rawan menimbulkan kartel. "Kalau di level importir, terbukti melakukan kartel, bisa kami tindak," ujarnya.

Menurut Munrokhim, permainan kartel menyebabkan harga sulit diprediksi karena pasokan menjadi elastis. Ketika terjadi kelangkaan pasokan, importir dan pedagang besar sengaja menahan untuk menaikkan harga. Namun, ketika harga mulai turun, importir melepas seluruh stok yang dimiliki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pedagang besar yang punya stok 30-40 ton pasti menjualnya melihat situasi. Ketika pasokan seret, jual sedikit-sedikit dengan harga mahal. Ketika harga murah, dia cepat-cepat jual," ujarnya.

Karena situasi seperti ini, ia meminta pengambil kebijakan segera melakukan kaji ulang peraturan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan yang dibuat bisa membuka peluang terjadinya kartel.

ROSALINA

Berita terpopuler lainnya:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi
Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

SBY Bercerita Kantornya Tak Mewah

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

2 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

3 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

5 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

29 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

56 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.