DPR Minta Pemerintah Tindak Spekulan Bawang

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Nabiel Al-Musawa, meminta pemerintah segera menentukan solusi dalam mengendalikan harga bawang putih dan bawang merah yang terus melonjak. Selama dua pekan ini, harga kedua komoditas hortikultura tersebut terus naik hingga menembus Rp 50 ribu per kilogram.

"Pemerintah harus segera menetapkan solusi jangka pendek dan jangka menengah dalam mengatasi harga bawang ini," kata Nabiel dalam keterangan pers, Kamis, 14 Maret 2013.

Kenaikan harga komoditas tersebut telah terjadi sejak awal Februari lalu. Di Bandung, misalnya, sebelumnya harga bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp 16-18 ribu per kilogram. Saat ini, harga bawang putih melonjak menjadi Rp 72 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 48 ribu per kilogram. Sedangkan di Cirebon, harga bawang merah mencapai Rp 50 ribu per kilogram dan bawang putih melambung Rp 80 ribu per kilogram.

Sebagai langkah jangka pendek, Nabiel meminta pemerintah segera menindak tegas spekulan yang menahan pasokan bawang di dalam negeri dan mengambil keuntungan dari kenaikan harganya. Pemerintah, ia melanjutkan, juga harus melakukan intervensi dan operasi pasar.

"Saya terima informasi banyak importir bodong yang memperjualbelikan kuota impor. Kami minta semua pihak dari kementerian terkait membuka siapa dalang dari kenaikan harga bawang secara drastis ini," ujarnya.

Agar hal serupa tidak terulang kembali, Nabiel mengingatkan pemerintah untuk membuat program jangka panjang terhadap komoditas bawang. Jika perlu, kata dia, Indonesia menargetkan swasembada bawang melalui penyediaan lahan khusus. "Penyediaan lahan harus terus diupayakan karena permasalahan kita untuk bisa swasembada produk pertanian adalah ketersediaan lahan," katanya.

Menurut dia, permasalahan bawang ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Ia mengkritik rencana Kementerian Perdagangan yang akan menghapuskan bea masuk impor untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga ini. "Kalau para pemangku kebijakan berpikirnya simplistis dan tidak menyelesaikan substansi masalah, akan jadi apa bangsa ini?" ujarnya.

Pemerintah, ucap dia, tidak seharusnya bersikap pragmatis dan mengabaikan semangat untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Ia menambahkan, bercermin pada realitas dan fenomena global, lazim jika pemerintah juga berpihak kepada petani dan kepentingan nasional. "Salah satunya dengan kebijakan membatasi impor," kata dia.

ROSALINA