Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Upah Buruh Sulawesi Selatan Segera Naik  

image-gnews
Ribuan buruh dari kawasan industri Jababeka Bekasi menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, (12/07). Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait upah dan outsourcing. TEMPO/Dasril Roszandi
Ribuan buruh dari kawasan industri Jababeka Bekasi menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, (12/07). Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait upah dan outsourcing. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Upah buruh di Sulawesi Selatan bakal naik per Januari tahun ini. Kenaikan itu sudah disepakati melalui pertemuan tripartit yang menghadirkan wakil dari pemerintah, pengusaha, dan buruh.

"Keputusannya sudah melalui pertimbangan dan mekanisme yang lengkap. Jadi kemungkinan untuk ditangguhkan seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak ada," kata Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sulawesi Selatan, Zulkarnain Arief, di Makassar Rabu, 16 Januari 2013.

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Selatan pada 2013 naik 20 persen, menjadi Rp 1,44 juta dari Rp 1,2 juta pada 2012. Kenaikan UMP yang berlaku efektif per 1 Januari 2013 tersebut ditetapkan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Nomor 2.550 Tahun 2012.

Menurut Zulkarnain, kisruh soal kenaikan upah di daerah lain tidak berpengaruh terhadap Sulawesi Selatan. Sebab, ekonomi Sulawesi Selatan dalam kondisi baik. "Ekonomi terus bertumbuh, investasi bagus, pendapatan per kapita juga semakin meningkat," ujarnya.

Sebelumnya, tak kurang dari 900 perusahaan dari beberapa daerah meminta penangguhan terhadap kenaikan upah buruh yang dinilai terlalu tinggi. Permintaan tersebut direspons buruh dengan menggelar aksi di Jakarta.

Sekretaris Dewan Nasional Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI), Muhammad Bakri, mengatakan aturan mengenai penangguhan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2003.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai dengan peraturan tersebut, penangguhan bisa dilaksanakan setelah ada audit tim independen terhadap perusahaan selama dua tahun berturut-turut. "Selain itu, harus ada kesepakatan dengan pihak buruh, baru penangguhan bisa dilaksanakan," ujar Bakri.

Menurut Bakri, hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya perusahaan di Sulawesi Selatan yang meminta penangguhan. Namun, dia menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah masih sangat banyak perusahaan di Sulawesi Selatan yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan standar UMP. "Pemerintah juga sebenarnya tahu tapi tidak lantas punya ketegasan untuk menyikapi hal tersebut," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan, La Tunreng, mengatakan pihaknya tetap merasa khawatir kenaikan upah buruh bakal berdampak pada pelaku usaha menengah. Dia berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya terlebih dulu sebelum mengikuti aturan ihwal kenaikan upah.

HIMAS PUSPITO PUTRA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

8 Mei 2020

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program bernama Wisata Covid-19. Apa sebenarnya program wisata Covid-19, itu?


Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

15 Februari 2018

Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Hingga saat ini pembangungan jalur kereta api ini sudah mencapai 6 km dari Kabupaten Barru. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melaporkan kondisi ekonomi daerahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini.


Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

6 November 2017

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

Sulawesi Selatan meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan melalui transaksi nontunai.


Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

5 November 2017

Suasana layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Subekti.
Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Sulawesi Selatan memang berbenah diri dan mengikuti perkembangan termasuk dengan menghadirkan layanan pajak kendaraan bermotor non tunai.


Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

1 November 2017

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Hariandi Hafid
Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp 2,6 juta untuk 2018.


Asian Games 2018, Ini Tekad Sumatera Selatan Bebas Bencana Asap  

16 Agustus 2017

Sejumlah atlet kayak Asian Canoe Championship 2015 berlomba menjadi yang tercepat di venue ski air, Jakabaring Sport City (JSC) yang berselimut kabut asap, Palembang, Sumsel, 5 November 2015. Kabut Asap kembali menyelimuti Palembang disebabkan meningkatnya Titik Panas di sejumlah daerah di Provins Sumatra Selatan. ANTARA FOTO
Asian Games 2018, Ini Tekad Sumatera Selatan Bebas Bencana Asap  

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kapolda Irjen Agung Budi Maryoto berkomitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan bersama 17 kabupaten/kota.


Mudik 2017, Underpass Simpang 5 Bandara Makassar Lusa Dibuka

16 Juni 2017

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) meninjau proyek pembangunam Underpass Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Maret 2017. Proyek Underpass Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sepanjang satu kilometer yang menghabiskan APBN sebesar Rp169 miliar, ditargetkan rampung dalam 116 hari ke depan. Foto: Iqbal Lubis
Mudik 2017, Underpass Simpang 5 Bandara Makassar Lusa Dibuka

Proyek underpass Simpang Lima Bandara Makassar bakal mulai dioperasikan lusa untuk mengantisipasi kemacetan parah saat arus mudik 2017.


Ramadan 2017, Sulawesi Selatan Buka Posko Pengaduan THR  

9 Juni 2017

Ilustrasi foto tunjangan hari raya (THR). Tempo/Aditia Noviansyah
Ramadan 2017, Sulawesi Selatan Buka Posko Pengaduan THR  

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka posko pengaduan bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR sesuai dengan aturan pada Ramadan 2017.


Syahrul Yasin Limpo: Pak JK Telah Angkat Derajat Warga Sulsel  

4 Juni 2017

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis
Syahrul Yasin Limpo: Pak JK Telah Angkat Derajat Warga Sulsel  

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo memuji bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membanggakan dan mengangkat derajat masyarakat.


Kasus Izin Reklamasi Makassar Diusut, Proyek CPI Jalan Terus  

2 Juni 2017

Nelayan serta warga Tanah Tumbuh dan pulau Lae-Lae melakukan unjuk rasa menolak reklamasi kawasan Center Poin of Makassar (CPI) Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, 31 Maret 2017. TEMPO/Iqbal Lubis
Kasus Izin Reklamasi Makassar Diusut, Proyek CPI Jalan Terus  

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan proyek di Center Point of Indonesia (CPI) meski anggota DPR tengah mengusut perizinan megaproyek itu.