TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai ada di tangan Kementerian Perdagangan. "Nanti Menteri Perdagangan yang mengatur," kata Hatta saat ditemui seusai membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2013.
Hatta mengatakan, uang untuk membeli kedelai tidak akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itulah, mekanisme penetapan HPP bergantung pada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
Menurut dia, penetapan HPP kedelai bertujuan menjaga stabilisasi harga kedelai di dalam negeri. Nantinya, mekanisme pelaksanaan stabilisasi kedelai ini dilakukan oleh Perum Bulog, yang selama ini sudah berpengalaman menjaga stabilisasi harga beras.
Bulog bertugas membeli kedelai petani saat harga kedelai anjlok, dan wajib mengeluarkan cadangan kedelainya saat harga melonjak agar pasokan untuk perajin tahu-tempe tetap tersedia. "Inilah alasan Bulog diberikan peran untuk melakukan impor kedelai juga," katanya.
Kementerian Pertanian mencatat, hasil panen kedelai menurun 7,99 persen, dari 851 ribu ton pada 2011 menjadi 783 ribu ton pada 2012. Menurut Menteri Pertanian Suswono, hasil panen kedelai menurun karena program perluasan area tanam kedelai tidak berjalan seperti yang direncanakan. Penyebabnya adalah ketiadaan lahan. Selain itu, dari sisi ekonomis, budi daya kedelai saat ini kalah bersaing dengan tanaman pangan lainnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, meskipun belum ada payung hukum revitalisasi Bulog sebagai pengendali komoditas kedelai dan gula, dirinya sudah memasukkan rencana kerja untuk mengimpor kedelai tahun ini. Dalam rencana kerja tahun ini, Perum Bulog akan mengimpor 400 ribu ton kedelai dan akan menjual kedelai hingga 300 ribu ton. Dengan demikian, masih ada 100 ribu ton kedelai sebagai stok nasional.
ROSALINA
