Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Merpati Diminta Tak Sembarangan Lakukan PHK

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo (kanan) bersama Direktur Operasional PT Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha (kiri), saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat pertama kalinya dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo (kanan) bersama Direktur Operasional PT Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha (kiri), saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat pertama kalinya dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Karyawan (SEKAR) PT Merpati Nusantara Airlines mengingatkan direktur utamanya, Rudy Setyopurnomo, agar berhati-hati ketika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Desember 2012.

"Kami sebenarnya mendukung PHK dilakukan terhadap yang terindikasi kriminal, tapi sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua Badan Penasihat SEKAR, Aries Munandar.

Ia pun mengacu pada peraturan yang menyebutkan bahwa dalam PHK pelanggaran berat harus dibuktikan dahulu di pengadilan."Kalau langsung di-PHK yang ada karyawannya menggugat, nanti yang repot Merpati juga, setiap hari harus meladeni gugatan dan bayar pengacara. Padahal kondisi Merpati sedang jatuh," katanya.

Ia pun menyampaikan setidaknya lima karyawan Merpati sekarang sudah di-PHK, salah satunya adalah Captain Eman Supriatman. "Ini tergesa-gesa. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Kepada Tempo dua pekan lalu, Rudy memang mengakui bahwa dia memecat Eman. Ia mengatakan Eman harus ditindak tegas karena melakukan pelanggaran berat. "Yang bersangkutan terbang di Express Air tanpa izin Merpati. Ini membahayakan dan merugikan Merpati."

Ini isu kedua yang menerpa Dirut Merpati, setelah ramai-ramai kasus pemerasan anggota DPR terhadap BUMN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan siap menampung aspirasi serikat buruh. Meskipun begitu, ia mengharapkan tambahan data-data atau kelengkapan bukti untuk pendukung.

Ia pun menyatakan bahwa persoalan PHK karyawan tidak hanya terjadi di Merpati. Namun juga perusahaan BUMN lainnya seperti Kertas Leces, Dirgantara Indonesia, PT Garam, dan PT PAL. "Sumber daya manusia kurang diperhatikan, tidak ada usaha khusus meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Untuk itu, komisi berencana menjembatani keluh kesah serikat buruh BUMN. "Nanti akan dikonfrontasi, misalnya, antara jajaran personalia di perusahaan BUMN tersebut. Tentunya dengan didampingi deputi Kementerian BUMN dan para karyawan," katanya.

ANANDA PUTRI

Berita Terpopuler:
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Joko Widodo Tundukkan Sutiyoso

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

3 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25, Maret 2024. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

11 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?


Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India

44 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi berpidato selama perayaan Hari Kemerdekaan India di Benteng Merah bersejarah di Delhi, India, 15 Agustus 2023. REUTERS/Altaf Hussain
Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India

Partai Bharatiya Janata mengatakan Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia menang pemilu pada Mei mendatang.


UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya

49 hari lalu

Universitas Gadjah Mada menerima penghargaan Paritrana Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Dok. UGM
UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya

UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meraih penghargaan Paritrana Award dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.


Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

53 hari lalu

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

"Pemerintah tak mampu bekerja sendiri memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari hulu ke hilir," kata Maizidah Salas aktivis PMI usai debat capres


Debat Capres Diharap Bahas Tuntas Ketenagakerjaan, APINDO: Ada Tiga Juta Pencari Kerja Per Tahun

55 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres Diharap Bahas Tuntas Ketenagakerjaan, APINDO: Ada Tiga Juta Pencari Kerja Per Tahun

Debat capres terakhir diharapkan membahas tuntas isu ketenagakerjaan. Setiap tahun ada tiga juta pencari kerja baru.


Debat Capres Terakhir soal Ketenagakerjaan, Anies Janjikan Lapangan Kerja Berkualitas

59 hari lalu

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres Terakhir soal Ketenagakerjaan, Anies Janjikan Lapangan Kerja Berkualitas

Pada debat capres terakhir dengan tema ketenagakerjaan di akhir pekan ini, Anies Baswedan telah menyiapkan sejumlah visi-misinya. Apa saja?


Visi Misi Ketenagakerjaan Ganjar dan Mahfud MD: 17 Juta Lapangan Kerja Baru, Buruh Sejahtera

59 hari lalu

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Visi Misi Ketenagakerjaan Ganjar dan Mahfud MD: 17 Juta Lapangan Kerja Baru, Buruh Sejahtera

Dalam dokumen visi misinya yang berjudul Menuju Indonesia Unggul, Ganjar dan Mahfud MD menjanjikan penciptaan 17 juta lapangan kerja baru.


Profil Muhammad Yunus Penerima Nobel Perdamaian Asal Bangladesh yang Divonis 6 Bulan Bui

3 Januari 2024

Pemenang Nobel Perdamaian dan pendiri Bank Grameen Muhammad Yunus. ANTARA/AFP/Kazuhiro NOGI
Profil Muhammad Yunus Penerima Nobel Perdamaian Asal Bangladesh yang Divonis 6 Bulan Bui

Muhammad Yunus, penerima nobel perdamaian dari Bangladesh divonis bersalah dan bui 6 bulan. Berikut profil dan gerakan yang dilakukannya.