TEMPO.CO, Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan akan mengekspor garam pada tahun 2013 mendatang. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat melakukan kunjungan kerja di Kota Semarang, Jumat, 23 November 2012.
“Kementerian telah membina petani garam dengan luas lahan hingga 600 ribu hektare ,” ujar Sharif.
Dia mengatakan, pembinaan terhadap petani garam itu bisa menghasilkan produksi garam pada 2013 sebesar 600 ribu ton. “Nah, ini sisa garam industri bisa diekspor. Hal ini juga yang pertama kali setelah 30 tahun lalu,” kata Sharif.
Upaya ekspor garam ini adalah langkah maju setelah perlindungan petani garam oleh pemerintah untuk melindungi harga jual garam rakyat dengan cara membentuk tim monitoring garam di tingkat daerah. Keberadaan tim monitoring ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan harga jual garam rakyat yang bisa dipantau langsung.
Ketua Asosiasi Produsen Garam Yodium Jawa Tengah, Sutopo, menyambut baik adanya rencana ekspor garam itu. Dia berharap pemerintah bisa membantu kemudahan produsen garam dalam meningkatkan kualitas. “Namanya barang ekspor kan harus mampu bersaing dengan kualitas dunia,” ujar Sutopo.
Saat ini yang menjadi hambatan produsen garam di Jawa Tengah adalah tingginya biaya produksi pemenuhan kadar yodium yang memerlukan biaya hingga Rp 25 dalam satu kilogram garam. Besaran biaya ini dinilai tinggi karena setiap hari pengusaha mampu mencetak garam hingga 400 ton. “Persoalannya untuk ekspor kami harus bersaing harga dengan garam asing,” katanya.
Menurut dia, upaya ekpor garam ini menguntungkan produsen garam di Jawa Tengah yang mampu meningkatkan produksi hingga 1,6 juta ton pada tahun ini atau naik dari produksi sebelumnya sebanyak 1,3 juta ton. “Jumlah itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan garam nasional hingga 18 persen,” ujar Sutopo.
EDI FAISOL
Berita Terpopuler
Menteri Jero Wacik Lecehkan Jurnalis, AJI Protes
Budi Mulya Terseret Century, Begini Sikap BI
Gencatan Senjata Israel- Hamas Dongkrak Saham AS
Di Sini, Premium Dijual Rp 40 Ribu per Liter
Aviliani: Penentuan Upah Bukan Hak Pemerintah Daerah
