Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Hanya Setuju Tambahan Subsidi Energi Rp 23 Triliun

image-gnews
Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/10). TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/10). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyutujui anggaran untuk subsidi energi tahun 2012 sebesar Rp 23 triliun. Padahal, pemerintah mengajukan anggaran tambahan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati, dan gas LPG sebesar Rp 79,3 triliun dan tambahan subsidi listrik sebesar 24,2 triliun.

"Kalau memang konsekuensinya kita harus membiayai yang diajukan pemerintah mencapai angka Rp 103,5 triliun, tentu harus mencari sumber lain," kata ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Nur Supit, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012.

Dalam APBNP 2012, untuk subsidi BBM, BBN, dan LPG disediakan anggaran Rp 137,4 triliun. Namun realisasi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak hingga Rp 216,8 triliun atau kurang Rp 79,4 triliun. Sedangkan untuk listrik, disediakan anggaran sebesar Rp 64,9 triliun, namun bertambah menjadi Rp 89,1 triliun. Total kebutuhan subsidi untuk hingga akhir 2012 menjadi Rp 305,9 triliun.

Menurut Ahmadi, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP), DPR hanya dapat menyetujui anggaran sebesar Rp 23 triliun dari cadangan fiskal. Namun jika lebih dari itu, maka harus melalui mekanisme APBNP ke dua. "Tidak bisa mekanismenya hanya melalui rapat kerja," katanya.

Namun, jika mekanisme APBNP yang ditempuh, maka hal itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Padahal, tahun anggaran 2012 sudah akan berakhir. Menurut Ahmadi, opsi yang dapat ditempuh pemerintah ialah tetap merealisasikan kebutuhan tersebut. Dananya dapat diambil dari beberapa pos, termasuk pemasukan dari penjualan minyak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Opsi itu dijamin dalam UU. Jadi, tetap direalisasikan, nanti dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya nanti akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013," Ahmadi mengatakan.

Di lain pihak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, menyatakan jebolnya subsidi listrik karena realisasi harga minyak mentah (ICP) pada 2012 selalu di atas US$ 100 per barel. Angka itu melebihi asumsi yang ditetapkan pemerintah. Hingga Agustus 2012, kuota subsidi BBM telah mencapai 29,5 juta kilo liter (KL), meningkat dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 27,3 juta KL."Sudah 73,3 persen," katanya.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini ditambah menjadi 44,04 juta kiloliter. Karena itu, dibutuhkan tambahan kuota premium 3,43 juta kiloliter dan solar 1,11 juta kiloliter. Tambahan kuota itu telah disepakati Komisi Energi DPR menjadi 44,04 juta kiloliter.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

30 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

38 hari lalu

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

38 hari lalu

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.


Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

39 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto berpidato tentang program makan siang dan susu gratis. Fakta di beberapa daerah, tak hanya anak-anak, para guru ternyata kekurangan gizi, kata Prabowo dalam pidato sebelum diskusi industri keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin malam, 29 Januari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?


Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

39 hari lalu

Eddy Soeparno. Dok. PAN
Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

39 hari lalu

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.


8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

39 hari lalu

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Enam tuntutan Partai Buruh dalam aksi tersebut di antaranya, menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law, menolak PHK besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023, reforma agraria tanah untuk petani, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
8 Dampak Kenaikan Harga BBM, Kendaraan Listrik Belum Tentu Laku

Berbagai sektor dapat terdampak dengan kenaikan harga BBM, salah satunya ekonomi.