TEMPO.CO, Jakarta - Wacana boikot membayar pajak yang dilontarkan dalam musyawarah Nahdatul Ulama, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, bukanlah solusi untuk menyelesaian masalah.
Banyaknya kasus korupsi pajak yang terungkap, menurut dia, jangan ditanggapi dengan sikap tidak mau membayar pajak. “Pembayaran pajak itu mutlak. Penting untuk negara," kata Menteri Agus usai menghadiri pembukaan Indonesia Investment Forum 2012 di Four Season Hotel, Jakarta, Senin, 17 September 2012.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, mengatakan salah satu poin yang dibahas dalam musyawarah Nahdlatul Ulama yang berlangsung Ahad kemarin hingga hari ini adalah fatwa untuk pajak. Banyaknya duit pajak yang dikorupsi membuat kewajiban membayar pajak perku dikaji ulang.
Agus menjelaskan banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke media karena pemerintah saat ini sudah menjalankan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, saat ini masyarakat dapat melihat anggaran keuangan pemerintah, laporan, dan bagaimana penyusunan RAPBN.
"Jadi akibatnya, banyak sekali penindakan hukum karena transparansi. Kalau sebelumnya tidak transparan, masyarakat tentu tidak tahu," Menteri Agus mengatakan.
Menteri Agus kemudian merinci banyaknya pejabat negara yang berurusan dengan hukum karena tersangkut kasus korupsi, baik pejabat di pemerintahan daerah maupun di pusat. Sejak 2005 hingga 2011, katanya, sudah 50 persen dari 524 pejabat di pemerintahan daerah yang harus berurusan dengan hukum akibat korupsi. “Bila pemerintah sekarang mengajak untuk transparan dan akuntabel, tolong direspon dan dukung dengan membantu penegakan hukum untuk Indonesia yang lebih baik."
Ia menambahkan pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi, salah satunya dengan menyesuaikan remunerasi para pegawai dan pejabat pemerintah. Kebijakan itu dinilai sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang nakal. "Ingat, masih banyak koruptor yang harus ditindak," ucapnya.
Menurut mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini, saat ini Indonesia masih dalam tahap proses menjadi negara yang bersih dari korupsi. Menteri Agus meminta agar semua pihak pengawal proses pengadilan terhadap kouptor agar diberikan hukuman yang maksimal. "Misalnya memberi hukuman mati kepada koruptor jika disetujui di undang-undang. Jangan saat proses menuju baik ini berjalan, kita malah berhenti membayar pajak," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terpopuler lainnya:
Terus Dikorupsi, NU Siap Boikot Pajak
Soal Pajak, Presiden SBY Kaji Rekomendasi NU
NU Ancam Boikot Pajak, Presiden SBY ''Gerah''?
NU Bolehkan Hukum Mati Koruptor
NU Minta Pilkada Dihapus
