TEMPO.CO, Jakarta - Defisit penyediaan (backlog) Rumah Susun Milik (Rusunami) dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bakal semakin parah seiring kebijakan liberalisasi properti. Ketua Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji mengatakan setelah izin kepemilikan properti untuk orang asing dibuka, total backlog bakal melebihi 15 juta unit.
"Defisitnya semakin besar," kata dia dalam seminar di Kebayoran Baru, Kamis, 13 September 2012.
Tahun ini, Badan Pusat Statistik memperkirakan angka backlog perumahan mencapai 13,6 juta. Pertumbuhan backlog per tahun mencapai 800 ribu unit dan akan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Ibnu mengatakan masalah ini semakin pelik lantaran Kementerian Perumahan Rakyat menelurkan izin kepemilikan properti bagi orang asing di kawasan tertentu, seperti di Batam. Kepemilikan properti selama 25 tahun untuk orang asing berdampak pada kenaikan harga hunian.
"Ujung-ujungnya backlog semakin bertambah," katanya.
Menurut Ibnu, liberalisasi kepemilikan properti bakal mengakibatkan penggelembungan (bubble) dalam jangka panjang. Gelembung ini berpotensi pecah dan menimbulkan krisis seperti yang pernah dialami negara-negara di kawasan Asia pada 1997-1998 dan Amerika Serikat pada 2008-2009.
MARIA YUNIAR