Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Minta Dukungan Berantas Makelar Tanah

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan bandara Internasional Lombok. TEMPO/Supriyantho Khafid
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan bandara Internasional Lombok. TEMPO/Supriyantho Khafid
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dukungan rakyat untuk bisa memberantas makelar tanah. Sebab, akibat makelar tanah, banyak program pembangunan yang terhambat karena sulitnya membebaskan lahan. 

"Kita banyak sekali merugi," kata Presiden dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor PT Angkasa Pura II (Persero), Kompleks Bandara Soekarno-Hatta.

Presiden menumpahkan kekesalannya karena masih banyak makelar tanah yang menghambat pembangunan. Setidaknya dua kali kepala negara meminta dukungan rakyat untuk menyelesaikan masalah makelar tanah ini dalam konferensi pers tersebut.

"Banyak sekali kaum makelar yang menghambat (pembangunan). Untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan rakyat," kata dia.

Program-program pembangunan, baik pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, waduk, jembatan, dan sarana lainnya akhirnya terpaksa kandas. Masalah pembebasan lahan juga dituding Yudhoyono sebagai biang yang membuat infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.

"Kita tertinggal dari negara-negara lain yang terus mengembangkan infrastrukturnya sehingga ekonominya pun tumbuh dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Kita bisa seperti itu dengan catatan pembebasan lahan ini kita sukseskan bersama-sama," kata dia.

Yudhoyono pun mengajak semua pihak, baik rakyat, jajaran pemerintah pusat maupun daerah, hingga perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara, untuk bekerja sama menyelesaikan masalah pembebasan lahan sebaik mungkin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang penting rakyat tidak dirugikan, tetapi pembangunan jalan. Kalau untuk kepentingan publik, rakyat tidak dirugikan, bahkan mendapat imbalan yang baik, maka semestinya program pemerintah didukung," katanya.

Dia pun menjanjikan peraturan presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan segera dikeluarkan. Peraturan ini juga dijanjikan lebih baik dari segi instrumen dan aturan. "Tetapi semua bisa tidak menyelesaikan masalah manakala pembebasan lahan tidak berjalan efektif," katanya. 

Ketika diwawancara terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji, juga mengakui mafia tanah turut menghambat pembangunan. "Tentu harus ada usaha, mencari solusi, agar rakyat yang harganya sudah sesuai tidak kemasukan pihak ketiga (mafia) sehingga harganya ditinggikan," kata dia.

Presiden, menurut Hendarman, meminta ada pembahasan lintas kementerian terkait hal ini. Juga akan ada kerja sama dengan penegak hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Sekarang apakah bisa dikategorikan sebagai pemerasan, nanti harus bersama-sama dengan para penegak hukum," kata mantan jaksa agung ini.

ARYANI KRISTANTI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

3 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

11 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

30 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

15 Oktober 2023

Normalisasi Ciliwung di RT 09/06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI
Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

Usulan tambahan anggaran 2024 dalam rapat Raperda APBD DKI 2024 bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.