Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OJK Bisa Bantu Koordinasi Perbankan  

image-gnews
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memberikan selamat kepada Muliaman Darmansyah Hadad (kiri) yang resmi dilantik sebagai Dewan Komisioner dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (20/07). Dengan pelantikan tersebut, maka OJK dapat memulai tugasnya. TEMPO/Dasril Roszandi
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memberikan selamat kepada Muliaman Darmansyah Hadad (kiri) yang resmi dilantik sebagai Dewan Komisioner dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (20/07). Dengan pelantikan tersebut, maka OJK dapat memulai tugasnya. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bankir yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Winny Erwindia, mengharapkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berperan sebagai mitra para bankir. "Di Indonesia, koordinasi perbankan sifatnya mahal. Sebab banyak sekali aturan yang diterapkan," ujarnya pada Senin, 23 Juli 2012, ketika menghadiri silaturahim dengan Komisioner OJK di Bank Indonesia.

Mengenai adanya kemungkinan aturan OJK yang merugikan bank, ia menolak menyebutkan. "Kalau memang ada aturan yang mutlak diterapkan, ya semua bank harusnya mengikuti," kata Winny.

Sebagai orang yang pernah mengetuai asosiasi BPD, Winny menganggap dibentuknya OJK bukanlah suatu masalah bagi bank-bank daerah. "Saya rasa ke depannya tidak menghambat. Malah bisa jadi OJK akan memudahkan bank untuk go public," ia mengatakan.

OJK adalah otoritas baru yang mengawasi sektor keuangan Indonesia. Sebelumnya otoritas pengawas sektor keuangan terbagi dua, yakni Bank Indonesia selaku pengawas perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sebagai pengatur lembaga keuangan non-bank. Bapepam LK bakal melebur dalam lembaga baru ini mulai Januari 2013, sedangkan Bank Indonesia melepas fungsi pengawasannya mulai Januari 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan tujuh anggota Dewan Komisioner OJK pada 19 Juni 2012. Muliaman Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia, terpilih secara aklamasi sebagai ketua dan enam lainnya ditetapkan sebagai anggota. Selain tujuh komisioner tersebut, ada dua anggota ex officio dari pemerintah dan bank sentral, yakni Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terkait :
Wakil Menkeu Jadi Komisioner OJK
Sembilan Dewan Komisioner OJK Dilantik
Revisi Aturan Kepemilikan Tunggal Bank, Dikritik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

Gedung Bank Mandiri di Gatot Subroto Jakarta.
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.


LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.


OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.


OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah


Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Logo OJK. wikipedia.org
Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo. dok: Kementerian BUMN
Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital


Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.


Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.


Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.