Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BI Anggap Pembukaan Cabang Bank Tak Efisien

image-gnews
Kantor Kas BRI. TEMPO/Seto Wardhana
Kantor Kas BRI. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Bogor -Bank Indonesia mengakui struktur perbankan di Indonesia masih belum optimal. Salah satu penyebabnya, bank-bank tak efisien dalam sistem ekspansi usaha melalui pembukaan kantor cabang.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, sampai sekarang otoritas perbankan belum mengatur mengenai efisiensi pembukaan kantor cabang bank. Bank pun memiliki kebebasan membuka cabang di daerah atau bahkan di luar negeri.

Tidak hanya membutuhkan tambahan biaya, biasanya bank mendirikan cabangnya di lokasi yang dinilai dapat menguntungkan. "Akibatnya, ada satu tempat di mana bank beramai-ramai masuk ke sana," ujar Halim dalam diskusi wartawan di Sentul, Bogor, Senin 25 Juni 2012.

Dia mencontohkan, pembukaan cabang bank di Mangga Dua, Jakarta, yang sudah sangat menumpuk. Karena penumpukan itu, semula yang diharapkan cabang bank dapat kembali modal atau break even point (BEP) dua sampai tiga tahun setelah pembukaan, ini malah molor menjadi enam tahun. "Sementara ini, kami masih membiarkannya," ujar dia.

Karena ini, kata Halim, biaya tenaga kerja dan biaya barang jasa mengambil porsi paling besar. Rasio beberapa biaya overhead perbankan itu di atas 1 persen. Sementara biaya lainnya masih di bawah 1 persen. Inilah membuat perbankan Indonesia berbeda dengan perbankan di negara lainnya.

Kondisi itu, kata Halim, memerlukan strategi khusus. Nantinya, Bank Indonesia akan mengaitkannya dengan sistem izin berjenjang (multiple license) yang masih digodok sampai saat ini. Dengan itu, penyebaran bank di setiap daerah di Indonesia semakin efisien dan merata.

Akibat kurang efisien, kata Halim, struktur perbankan di Indonesia masih sulit menyaingi perbankan lain di Asia. Untuk permodalan pun dinilai kurang merata. Ada bank yang memiliki modal hingga Rp 65 triliun, tetapi ada pula bank yang hanya memiliki modal sekitar Rp 135 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam data Bank Indonesia, puluhan bank di Indonesia masih termasuk bank dengan modal di bawah Rp 500 miliar. Fakta ini menyebabkan struktur efisiensi perbankan di Indonesia sulit didorong.

Bank dengan aset terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, saja sulit untuk menyaingi bank-bank di Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Bank Mandiri ada di urutan sembilan. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia berada di posisi 11, posisi 14 dan 15 ditempati Bank Central Asia dan Bank Negara Indonesia," jelasnya.

SUTJI DECILYA

Bisnis Terpopuler
Merpati Siap Laporkan Temuan Korupsi

Harga Karet Anjlok, Warga Jambi Menjerit

Kepemilikan Saham Bank Dibatasi 40 Persen

Apa Alasan Merpati Membeli Pesawat MA60

BP Migas : PGN Naikkan Harga Gas Terlalu Tinggi

CIMB Niaga Luncurkan Produk Pasar Uang Syariah

Harga Nikel Diprediksi Membaik Pada Kuartal II

Harga Gula Di Palangkaraya Tembus Rp16 Ribu per Kilogram


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

Gedung Bank Mandiri di Gatot Subroto Jakarta.
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.


LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.


OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.


OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah


Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Logo OJK. wikipedia.org
Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo. dok: Kementerian BUMN
Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital


Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.


Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.


Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.