Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Tolak Impor Benih Padi Hibrida  

image-gnews
Petani menanam bibit padi jenis Hibrida dan Ciherang yang dibudidayakan oleh  perusahaan Sanghiyangsri di desa Sukamandi Jaya, Subang, Jawa Barat,(16/9). Foto: TEMPO/Imam Sukamto
Petani menanam bibit padi jenis Hibrida dan Ciherang yang dibudidayakan oleh perusahaan Sanghiyangsri di desa Sukamandi Jaya, Subang, Jawa Barat,(16/9). Foto: TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana pemerintah melakukan impor benih padi hibrida. Benih itu, oleh Kementerian Pertanian, akan diberikan kepada petani sebagai bantuan benih.

Beberapa fraksi di Komisi Pertanian DPR menolak usulan Kementerian Pertanian menambah alokasi anggaran pengadaan benih hibrida yang mencapai Rp 252 miliar pada 2012 untuk areal 300 ribu hektare.

Anggota Komisi Pertanian DPR dari Fraksi Golongan Karya Siswono Yudo Husodo mengatakan kemampuan produksi benih hibrida di dalam negeri hanya 36,79 persen atau hanya untuk kapasitas penggunaan seluas 107 ribu hektare.

Sedangkan untuk mencapai 300 ribu hektare dipastikan harus dipenuhi dari impor yang biasanya berasal dari Cina. “Sebaiknya dana itu tidak digunakan untuk impor benih hibrida, tapi untuk pengadaan benih nonhibrida di dalam negeri,” kata Siswono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian Pertanian di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 21 November 2011.

Fraksi Golkar, kata dia, lebih setuju jika pemerintah mengalihkan anggaran yang akan dipergunakan untuk impor benih hibrida ke pembelian benih padi unggul nonhibrida. Menurut dia, petani banyak yang tidak cocok menggunakan benih hibrida karena banyak memerlukan perawatan dan tergolong sensitif.

“Petani banyak tidak cocok (memakai) hibrida karena rentan dan banyak membutuhkan terapan teknologi yang belum dikuasai petani. Karena itu kami gunakan sesuai dengan kemampuan produksi benih padi dalam negeri saja,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Amanat Rakyat Viva Yoga Mauladi. Menurut dia, di daerah pemilihannya yakni di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, petaninya lebih memilih benih unggul lokal nonhibrida seperti benih Ciherang.

“Kami dari Fraksi PAN menolak impor benih padi hibrida. Ini berdasarkan hasil aspirasi kunjungan kerja di lapangan. Untuk kepentingan petani, bukan kepentingan importir,” ujarnya.

Harga benih padi hibrida Rp 55 ribu per kilogram, sedangkan benih unggul nonhibrida sebesar Rp 6 ribu per kilogram.

Dia menjelaskan petani di Lamongan sudah 2 kali gagal panen ketika menggunakan benih padi hibrid. Karena itu ke depan mereka menolak pemberian benih tersebut meski bagian dari bantuan subsidi bagi petani.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

9 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

15 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

5 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

15 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Moh Ridwan
Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman khawatir soal hasil produksi beras sepanjang Juni hingga Oktober 2024. Kenapa?


Panen Maret 2024 Diprediksi Hasilkan 3,4 Juta Ton Beras, Tiga Provinsi di Jawa Pasok Separuh

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi (kiri) menyerahkan bantuan kepada para petani saat meninjau panen padi di area persawahan Kelompok Tani Mukti Tani IV, Desa Ciasem Girang, Ciasem, Subang, Jawa Barat, Minggu, 8 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi meninjau panen padi di sawah seluas 500 hektare dan membagikan bantuan secara langsung kepada para petani. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Panen Maret 2024 Diprediksi Hasilkan 3,4 Juta Ton Beras, Tiga Provinsi di Jawa Pasok Separuh

Berdasarkan survei Kerangka Sampel Area (KSA), 10 provinsi memiliki potensi produksi beras nasional pada panen Maret hingga 3,54 juta ton.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

27 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

29 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

29 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

30 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.