Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usulan UMK 15 Daerah di Jawa Timur Dikembalikan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengembalikan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) dari 15 daerah. Sebab masih terjadi banyak masalah yang belum diselesaikan di tingkat daerah.

Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur, Edi Purwinarto, menuturkan dari 15 daerah itu di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Gresik, Tuban dan Kabupaten Blitar.

Kabupaten Pasuruan, misalnya, usulan dikembalikan karena adanya keputusan Bupati Pasuruan yang dinilai janggal. Dalam berita acara usulan UMK Kabupaten Pasuruan, Bupati minta UMK Kabupaten Pasuruan disesuaikan dengan UMK daerah sekitar, seperti Kabupaten Sidoarjo.

Hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sidoarjo. Tapi Kabupaten Pasuruan ingin disamakan UMKnya dengan Sidoarjo. “Itu yang kami persoalkan,” kata Edi, Kamis, 17 November 2011.

Adapun daerah lainnya dinilai bermasalah karena belum ada titik temu kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja dan perwakilan Aasosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ditemui terpisah, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur, Jamaluddin, mendesak Gubernur Jawa Timur menggunakan kewenanganya untuk menetapkan UMK yang didasarkan pada usulan buruh dan mengabaikan usulan dari bupati dan wali kota. "Usulan UMK yang diajukan para bupati dan wali kota terbukti tidak masuk akal," ujar Jamaluddin.

Usulan yang tak masuk akal tersebut, kata Jamaluddin, terlihat dari survey standar Kehidupan Layak (KHL) yang asal-asalan. Dia mencontohkan KHL Surabaya hanya sebesar Rp 1,239 juta, padahal KHL Pasuruan Rp 1,242. Data tersebut aneh karena tidak mungkin kebutuhan hidup di Surabaya lebih murah dibanding Kabupaten Pasuruan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, kalau dirata-rata, usulan UMK kabupaten dan kota se-Jawa Timur hanya Rp 863 ribu, yang berarti lebih rendah dari rata-rata UMK secara nasional yang meliputi 33 provinsi sebesar Rp 988 ribu. Padahal, indek pertumbuhan ekonomi Jawa Timur jauh lebih tinggi dari indek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menyikapi hal tersebut, ABM mendesak gubernur menetapkan UMK di 10 daerah ring satu minimal sebesar Rp 1,304 juta. "Semula kami mengusulkan Rp 1,4 juta, tapi setelah kami hitung secara terperinci dengan membandingkan KHL Pasuruan sebesar Rp 1,242 juta, maka kami putuskan untuk meminta UMK Rp 1,304 juta," paparnya.

Adapun 10 daerah yang masuk ring satu terdiri dari Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Malang serta Kabupaten Probolinggo

Sementara itu, untuk mempercepat pembahasan UMK, dijadwalkan Jumat, 18 November 2011, gubernur akan memanggil 15 bupati dan walikota yang usulan UMKnya dikembalikan. Sebab batas akhir penetapan UMK adalah 40 hari sebelum diberlakukan, atau sudah harus ditetapkan pada 21 November 2011.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

1 Desember 2023

Sejumlah peserta aksi unjuk rasa membawa replika keranda di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin, 22 November 2021. Pendemo menuntut adanya kenaikan upah sebesar 13,5 persen. TEMPO/ Dwi Nur A. Y
Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar


Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

1 Desember 2023

Pekerja mengaduk adonan dodol di Ny Lauw, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Jumat, 13 Januari 2023. Menjelang Hari Raya Imlek, permintaan dodol dan kue keranjang di tempat tersebut meningkat hingga dua kali lipat dan dijual dari harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Fauzan
Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

Disnaker Tangsel berharap keputusan besaran UMK 2024 ini dapat diterima kalangan pengusaha dan buruh.


Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

29 November 2023

Masjid Mantingan, Jepara. Foto: Wikipedia.
Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

Nilai UMK Jepara 2023 mengalami kenaikan hingga 7,8 persen, sedangkan UMP Jawa Tengah mengalami peningkatan 8,01 persen. Ini besarannya.


Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

29 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan secara virtual soal Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pada Sabtu, 19 November 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.


Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

19 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

19 November 2022

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan
Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

Apindo menilai data yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan dari data yang transparan.


Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

7 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

Kemnaker mengungkapkan setiap gubernur akan mengumumkan soal besaran upah minimum 2023 pada bulan ini.


Singgung Riset Peraih Nobel Ekonomi, Pengamat: Kenaikan UMP Justru Penangkal Resesi

31 Oktober 2022

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan
Singgung Riset Peraih Nobel Ekonomi, Pengamat: Kenaikan UMP Justru Penangkal Resesi

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023.


Upah Minimum Naik Tahun Depan, Kemnaker Sebut Waktu Pengumuman

31 Oktober 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Upah Minimum Naik Tahun Depan, Kemnaker Sebut Waktu Pengumuman

Kemnaker memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan pada akhir November 2022.