TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor hulu seperti pertanian, perikanan, dan agrobisnis lainnya masih minim. Sebenarnya, pemerintah berharap sektor hulu dapat menyerap 25 persen dari jumlah KUR yang digelontorkan Rp 20 tiliun per tahun.
"Ternyata penyalurannya sekarang baru 20 persen. Ini lambat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koordinasi Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (26/7).
Selain itu, total kredit dari perbankan sebesar Rp 1.750 triliun, hanya 5 persen yang digunakan untuk usaha kecil dan menengah. "Adapun untuk sektor pertanian hanya 2,2 persen," ujarnya.
Rendahnya penyaluran itu karena sektor pertanian dianggap belum menjanjikan sehingga tidak layak bank. Maka, kata Hatta, perlu adanya satu bank atau lembaga keuangan khusus untuk sektor pertanian. "Bisa juga melalui bank yang sudah ada," kata dia.
Menteri Pertanian Suswono melihat wajar jika bank sulit memberi pinjaman kepada petani. Sebab, bank terikat aturan konvensional tentang pemberian kredit. Bank penyalur KUR di tingkat kecamatan pun belum tentu berani memberi pinjaman Rp 20 juta tanpa bunga. Meski aturan dari pusat menyatakan pinjaman itu bebas bunga.
Suswono mengatakan, Kementerian Pertanian akan mencoba bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mencari formulasi yang tepat dalam penyaluran pendanaan untuk petani.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan solusi masalah ini antara lain dengan mendorong petani agar langsung menjual produknya langsung ke konsumen akhir. Caranya, dengan kemitraan langsung dengan pabrik besar.
Misalnya, kemitraan susu antara peternak dan Nestle atau produsen cabai dengan Indofood. "Pengusaha mau keberlangsungan suplai sehingga harus bayar ke petani dengan lebih baik," kata Mari Elka. Jika kemitraan seperti ini terus didorong, petani pemasok akan berkembang sehingga layak bank.
EKA UTAMI APRILIA
