TEMPO Interaktif, Bandung - Pemerintah Jawa Barat menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum yang bergerak di bidang penjaminan kredit yang membidik usaha mikro. ”Ini bukan untuk menyalurkan kredit, tapi memberikan back-up jaminan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf di Bandung, Kamis, 16 Juni 2011.
Pembentukan badan layanan ini menunggu diketoknya Rancangan Perda Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang tengah dibahas di DPRD Jawa Barat tahun ini. Lembaga ini dipersiapkan menjadi Badan Layanan Umum yang mengelola pemberian jaminan bagi usaha mikro yang hendak mengakses kredit lewat perbankan. ”Masih belum diputuskan polanya, apakah dengan memberikan subsidi bunga atau masuk di penjaminan,” kata Dede.
Dede mengatakan selama menunggu pembahasan itu rampung, Pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp 200 miliar pada tahun ini untuk pengoperasian badan layanan ini. Pemerintah Jawa Barat, paparnya, berniat menggelontorkan duit untuk menyokong penjaminan kredit oleh badan layanan ini secara rutin setiap tahun.
Menurut Dede, Pemerintah Jawa Barat memilih membentuk badan layanan ini setelah 2 tahun mencari formulasi untuk mengupayakan praktek kolateral untuk membantu memberikan jaminan bagi usaha mikro yang hendak mengakses kredit. ”Baru sekarang ketemu payung hukumnya, yaitu BLU. Padahal, konsepnya sudah ada 2 tahun lalu,” katanya.
Menurut Dede, mengacu pada pengalaman penyaluran program KUR, dari semua bank yang menyalurkannya, porsi terbesar berasal dari BRI sebanyak 95 persen. Bank lain, paparnya, tidak pandai menyalurkannya. Pihaknya menginginkan dengan back up penjaminan ini, bisa lebih banyak usaha mikro yang bisa mengakses kredit perbankan untuk pengembangan usahanya.
Dia menghitung dengan asumsi setiap usaha mikro yang maksimal meminjam Rp 50 juta, maka dengan dana Rp 200 miliar yang dikeloal BLU itu bisa menjamin pinjaman hingga 20 ribu usaha mikro.
BLU ini, paparnya, hanya akan fokus pada sektor usaha mikro saja. Dia beralasan dari hitungan NPL pinjaman kredit sektor mikro pengembaliannya relatif bagus. ”NPL hanya 0,4 persen, sangat kecil, beda sekali dengan yang suka kabur-kabur itu,” katanya. ”Dia kabur nggak mungkin karena hidupnya dari situ, konteksnya ke sana.”
Hari ini DPRD Jawa Barat menyampaikan pandangan masing-masing fraksinya atas nota gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah, di antaranya Rancangan Perda Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Semua fraksi setuju dengan pembentukan lembaga itu. Fraksi Golkar meminta agar lembaga itu tidak terjebak hanya mencari keuntungan. Fraksi PKS meminta konsistensi Pemerintah Jawa Barat dalam program itu. PDI Perjuangan meminta di dalamnya tercantum beleid soal sanksi bagi pengemplangnya.
AHMAD FIKRI