TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang PS Brodjonegoro memperingatkan agar Indonesia lebih berhati-hati terhadap ancaman krisis pangan dibanding krisis bahan bakar.
Meningkatnya harga minyak dunia mendorong beberapa negara menerapkan kebijakan peralihan ke energi alternatif seperti biofuel. "Ini akan menimbulkan tekanan ganda terhadap permintaan komoditas bahan pangan seperti jagung dan kedelai," ujarnya hari ini (8/3).
Mengantisipasi potensi gejolak harga pangan dunia, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang penghapusan bea masuk beberapa komditas yang berkaitan dengan pangan seperti gandum dan kedelai.
Selain itu pemerintah juga menganggarkan dana cadangan yang terdiri dari Rp 1 triliun untuk stabilisasi harga pangan dan Rp 2 triliun untuk mengantisipasi iklim ekstrem. Pemerintah juga merencanakan peningkatan produksi beras sebesar 7 persen menjadi 70,6 juta ton gabah kering giling setara dengan 40 juta beras.
Pemerintah juga telah membatalkan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras tahun 2011 sehingga masih menggunakan acuan HPP beras tahun 2010 sebesar Rp 5.060 per kilogram.
Untuk target peningkatan luas tanam menjadi minimal 200 ribu hektare di luar Jawa pemerintah akan berfokus pada beberapa daerah yaitu Merauke di Papua, Seram dan Buru di Maluku, Kapuas di Kalimantan Barat, dan beberapa daerah di Kalimantan Barat.
Berdasarkan data inflasi inti Februari beberapa komoditas inti seperti nasi, mie, gula pasir, dan ayam goreng menyumbang inflasi hingga 5,03 persen. Sedangkan volatile foods mempunyai kontribusi 16,06 persen terhadap inflasi umum dengan 61 jumlah komoditas.
IRA GUSLINA
