Semula diperkirakan perwakilan Serikat Karyawan Telkom yang mengikuti pertemuan akan melakukan perlawanan ketat. Apalagi organisasi karyawan itu memang menginginkan penggantian direksi dan komisaris perusahaan. Nyatanya serikat karyawan tak memprotes sama sekali. Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Telkom Asep Maulana, melempemnya perlawanan serikat karyawan lantaran beberapa faktor, di antaranya lokasi rapat.
Biasanya rapat pemegang saham digelar di aula Pangeran Kuningan di kantor Telkom, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kali ini pertemuan digelar di hotel berbintang lima sehingga banyak anggota Serikat Karyawan Telkom tak bisa memelototi agenda tersebut. Aturan main rapat juga membuat pemegang saham yang kritis dan vokal mati kutu. Pemegang saham tak bisa bertanya langsung, tapi harus mengajukan pertanyaan tertulis kepada notaris. "Aturan rapat membuat kami bosan dan sulit bertanya," kata Asep Maulana kepada Tempo pekan lalu.
Serikat karyawan punya agenda memuluskan suksesi kepemimpinan di perusahaan telekomunikasi pelat merah itu. Mereka datang ke hotel di kawasan pusat bisnis Sudirman itu mendesak agar Rinaldi Firmansyah dan Tanri Abeng diganti sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Telkom. Serikat karyawan menganggap duet Rinaldi dan Tanri sebagai tokoh di balik rencana merger TelkomFlexi dengan PT Bakrie Telecom--pemilik produk Esia (lihat "Gerilya Sekar Menolak Merger").
Asep dan Ketua Serikat Karyawan Telkom Wisnu Adhi Wuryanto sempat gembira ketika diumumkan bahwa Jusman Syafii Djamal (bekas Menteri Perhubungan) menggantikan Tanri sebagai komisaris utama. Tanri diganti karena memang sudah dua periode menjabat posisi itu. Tapi keduanya hanya bisa melongo saat Tanri, pemimpin rapat yang berjarak 11 meter dari mereka duduk, mengumumkan Rinaldi dicalonkan kembali menakhodai Telkom. "Pas diumumkan, saya dan Wisnu hanya bisa saling tatap muka," ujar Asep.
***
SEMULA perubahan direksi Telkom digelar pada saat rapat pemegang saham luar biasa, 12 Juni lalu. Ini bersamaan dengan pengesahan laporan keuangan tahunan 2009. Tapi, menurut juru bicara Telkom, Eddy Kurnia, perubahan susunan direksi ditunda karena pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas belum bisa menunjuk calon-calon penggantinya. Pemerintah memperpanjang masa tugas Rinaldi, Tanri, dan direksi lainnya. "Itu alasan yang kami tahu," ujarnya kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.
Sumber Tempo di pemerintahan mengungkapkan perubahan direksi Telkom saat itu tak bisa dilakukan karena Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum merampungkan seleksi dan uji kelayakan calon direksi Telkom. Calon-calon direksi juga belum masuk tim penilai akhir yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penetapan direksi Telkom baru juga mundur karena ada titipan dari politikus yang dekat dengan Partai Demokrat, partai pengusung Yudhoyono. Muncullah, kata dia, kandidat selain Rinaldi, yakni Arif Yahya (Direktur Korporat Telkom) dan Kiskenda Suriahardja, bekas Direktur Utama Telkomsel, anak usaha Telkom. "Itu yang membuat Kementerian BUMN terpaksa menunda," bisiknya. Kementerian BUMN akhirnya memperpanjang masa jabatan direksi dan komisaris Telkom selama 45 hari.
Penetapan direksi baru Telkom baru bisa terlaksana dalam rapat pemegang saham Jumat dua pekan lalu. Agenda perubahan direksi terjadi di saat Telkom sedang punya rencana besar menggabungkan (merger) TelkomFlexi dengan Bakrie Telecom, perusahaan telekomunikasi yang dikendalikan PT Bakrie & Brothers (keluarga Bakrie).
Rencana merger dua perusahaan telekomunikasi berbasis code division multiple access (CDMA) itu sudah lama menghebohkan karyawan Telkom. Serikat Karyawan Telkom menolak rencana kawin korporat tersebut dengan alasan merugikan perusahaan. Dalam tiga minggu terakhir, ribuan karyawan Telkom gencar melakukan unjuk rasa menolak merger.
Di mata serikat pekerja, Rinaldi dianggap ikut mendukung merger dengan Bakrie Telecom. Rinaldi tak merespons pertanyaan Tempo lewat pesan pendek. Tapi, dalam beberapa kesempatan, bekas Direktur Utama Bahana Securities itu mengakui Telkom sedang mengkaji rencana tersebut. "Kajian kan boleh-boleh saja," ujarnya.
Tokoh utama lainnya pendukung merger itu tak lain Tanri Abeng. Bukan rahasia lagi bahwa pria yang pernah dikenal dengan sebutan manajer satu miliar rupiah itu pendukung berat aksi korporasi tersebut. Tanri lebih vokal menyuarakan merger dibanding Rinaldi. "Saya vokal karena tak punya kepentingan," ujarnya kepada Tempo. Menurut Tanri, usul merger datang dari direksi Telkom. Manajemen sudah lima kali presentasi ke dewan komisaris. Ternyata hasil kajian direksi sangat bagus dan menguntungkan perusahaan. "Jadi saya dukung rencana merger itu," katanya.
Faktor Tanri Abeng rupanya sangat penting. Menurut sumber Tempo, Tanri tak sekadar memberi nasihat kepada direksi, tapi aktif mengawasi dan memutuskan layaknya seorang eksekutif perusahaan. Peran aktif Tanri salah satunya terlihat dalam rencana merger ini. "Beberapa proyek strategis harus lewat dia dulu," kata sumber ini. Tanri kepada Tempo mengakui perannya sebagai komisaris aktif. "Saya tiap hari berkantor dan mengawasi perkembangan perusahaan, tapi eksekusinya tugas direksi, saya tidak terlibat sama sekali," katanya.
Langkah itu sengaja dia tempuh, kata Tanri, sebagai konsekuensi logis Telkom selaku perusahaan yang tercatat di pasar saham Amerika yang menganut one board system. Dalam sistem ini, direktur non-eksekutif--semacam komisaris di sini--ikut terlibat bersama chief executive officer atau direktur utama--dari awal merencanakan operasi dan menentukan hal-hal strategis lainnya. "Nilai proyek di atas Rp 100 miliar harus mendapat persetujuan kami, tapi implementasinya tetap wewenang eksekutif."
Sumber Tempo membisikkan sebenarnya dalam rapat Jumat dua pekan lalu tersebut akan ada agenda meminta pemegang saham memberikan persetujuan kepada direksi atau komisaris Telkom untuk mengkaji lebih dalam rencana merger dengan BTel--sebutan untuk Bakrie Telecom. Tapi agenda ini dibatalkan karena kurang menguntungkan posisi Tanri Abeng yang bisa dianggap memanfaatkan kesempatan menjelang akhir masa jabatan.
Walhasil, rapat pemegang saham hanya mengagendakan penetapan direksi baru Telkom. Semula, Menteri BUMN Mustofa Abubakar akan mengganti Rinaldi yang, menurut sumber Tempo di pemerintah, sebenarnya kurang sreg Flexi harus merger dengan Bakrie Telecom. Rinaldi akan diganti oleh calon lain: bisik-bisik menyebut Arif Yahya atau Ermady Dahlan (Direktur Jaringan Telkom). Keduanya memang masuk daftar yang diseleksi di tim penilai akhir. Tapi kabarnya Presiden Yudhoyono menegur Mustofa. Alhasil, Mustofa tak jadi mengganti Rinaldi dan mengangkat lagi sebagai Direktur Utama Telkom.
Wajar Rinaldi terpilih lagi menjadi orang nomor satu di Telkom. Alasannya, kata sumber Tempo, Rinaldi tak berpolitik praktis dan cenderung lurus-lurus saja. Tapi, menurut Tanri, direksi Telkom tak berubah karena memang dewan komisaris meminta pemerintah mempertahankan semua anggota direksi, khususnya Rinaldi. "Mereka baru tiga tahun dan baru menemukan form terbaik," ujar Tanri.
Sumber Tempo di pemerintah punya cerita lain. Sejatinya pengangkatan Rinaldi dan tarik-ulur merger Flexi dan Esia merupakan "perang" dua kubu antara Partai Beringin di bawah kendali Aburizal Bakrie dan lingkaran satu SBY di bawah kendali Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang tak setuju merger, dengan alasan bisa merugikan negara. Tetap terpilihnya Rinaldi sebagai Direktur Utama Telkom, kata dia, merupakan kemenangan bagi lingkaran satu Yudhoyono.
Hatta kepada Tempo pekan lalu enggan menjawab soal perubahan direksi Telkom itu. "Tanya saja Menteri BUMN," ujarnya. Adapun Dipo tertawa terbahak-bahak saat dimintai tanggapan soal tarik-ulur dengan kelompok usaha Bakrie. "Terserah masyarakat mau menilai apa," ujarnya pekan lalu. Sementara itu, Mustofa mengatakan pengangkatan Rinaldi sudah sesuai dengan hasil seleksi serta uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) yang dilakukan secara obyektif.
Padjar Iswara, Fery Firmansyah, Agoeng Wijaya, Wahyu Muryadi
