Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Masih Kaji Manfaat Perluasan FTZ Batam  

image-gnews
TEMPO/Fransiskus S
TEMPO/Fransiskus S
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Pemerintah masih akan mempertimbangkan untuk menambah luas kawasan perdaangan bebas (free gtrade zone) di Batam, Bintan dan Karimun. Keputusan apakah akan diperluas atau tidak, pemerintah akan mengkajinya dalam satu bulan ini. “Maksimal dalam satu bulan ini sudah ada keputusan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Rajasa dalam konferensi pers usai rapat koordinasi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Kamis (12/8) malam.

Menurut Hatta, ada usulan dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam untuk memperluas kawasan perdagangan bebas dengan memasukkan Pulau Janda Berhias. Pulau Janda Berhias ini, kata Hatta tadinya masuk dalam kawasan Batam, namun tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah tentang kawasan perdagangan bebas Batam. “Ini yang belum diputuskan apakah akan diperluas atau tidak, ini perlu pengkajian yang mendalam,” katanya.

Hatta mengatakan pemerintah pusat baru sebatas menerima usulan ini dan masih akan dikaji apakah kawasan perdagangan bebas Batam perlu diperluas atau tidak. “Tadi ada usulan seperti itu ya saya respon, tapi kan perlu dikaji dulu, jadi jangan dulu beranggapan bahwa kawasan FTZ Batam akan diperluas,” katanya.

Dia menjelaskan pengkajian perluasan kawasan Bata mini nantinya akan melibatkan Dewan Kawasan Batam, Tim di Kantor Kementerian Perekonomian dan akan mendengar masukan dari investor-investor.

Hatta menjelaskan, perluasan kawasan perdagangan bebas Batam Bintan dan Karimun harus memperhatikan sejumlah aspek. Dia tidak ingin dengan kebijakan perluasan ini, akan dinilai sebagai tindakan pemutihan terhadap industryi-industri yang sudah berdiri sebelumnya di Pulau Janda Berhias tersebut. “Jangan sampai perluasan ini dianggap sebagai pemutihan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hatta harus dipertimbangkan apakah dengan perluasan ini, ada yang keberatan atau tidak. Ia mencontohkan, suatu perusahaan sudah mendirikan pabrik di Pulau Janda Berhias, lantas belakangan hari pulau ini dimasukkan dalam kawasan FTZ. “Nanti yang lain kan bilang, kalau tahu begitu kan dari dulu saya bangun disitu, kenapa enggak ngomong dari dulu” katanya.

IQBAL MUHTAROM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

29 Oktober 2022

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

28 Oktober 2022

Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.