Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tak Mau Didikte Kreditur

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah tak ingin terus-terusan didikte lembaga donor (kreditur). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah menginginkan negara atau lembaga donor mengikuti tata cara yang telah ditetapkan Indonesia bila ingin memberikan hibah ataupun pinjaman luar negeri.

"Mereka harus menyesuaikan dengan prioritas kita," ujar Armida dalam konferensi pers di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (8/2). Armida pun mengharapkan istilah "donor" tak lagi digunakan. Istilah yang lebih pas adalah "mitra pembangunan." "Ini karena pemerintah menekankan pada kemitraan yang setara dan kerjasama yang lebih erat," kata dia.

Keinginan pemerintah tersebut tertuang dalam Komitmen Jakarta yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 12 Januari 2009 dan diadopsi oleh 26 mitra pembangunan, diantaranya Jepang, Australia, Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia.

Melalui Komitmen Jakarta, diharapkan pemerintah yang akan memegang kendali terhadap dana hibah atau pinjaman yang diberikan mitra pembangunan. “Mereka (kreditur) hanya berkontribusi pada program yang sudah kita canangkan. Misalnya, mereka ingin membantu dalam pendidikan, atau perubahan iklim, atau kemiskinan, maka mereka harus ikut program dan skema kita. Tempat di mana-mananya juga sudah kita tentukan,” ujar Armida.

Sekretaris Kementeriaan Negara PPN/Bappenas, Syahrial Loethan, mengatakan sampai saat ini 40 persen total  hibah dan pinjaman luar negeri masih berupa pinjaman dengan persyaratan ketat. Dalam skema ini, meski bunga lunak, biasanya kreditur memberikan aturan dan syarat teknis dalam pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan. Semua teknis pengerjaan proyek diatur kreditur termasuk material, desain, dan tenaga kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, untuk dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan untuk bisa terbebas dari persyaratan ketat sehingga tidak ada lagi aturan yang mengikat, baik dalam pinjaman maupun hibah. Ia menekankan bahwa Komitmen Jakarta ini dibuat agar mitra pembangunan dapat mengikuti tata cara yang telah diatur oleh pemerintah. "Kita bukan berharap pada uangnya, tapi tata cara kita yang diikutin," tambahnya. "2012 kita yang ada di depan setir," kata dia.

NALIA RIFIKA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

22 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

40 hari lalu

Prabowo Jelaskan Sumber Dana Rp 460 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis
Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Program makan siang gratis bisa berujung pada utang luar negeri, jadwal dan cara mendaftar CPNS 2024


Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

41 hari lalu

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

Ekonom memprediksi, jika program makan siang gratis akan berujung pada penambahan utang luar negeri. Ini alasannya.


Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

43 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

Pasangan Capres dan Cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul di hitung cepat.


Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

43 hari lalu

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). TEMPO/Imam Sukamto
Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.


Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

49 hari lalu

Karyawan tengah mengamati uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran valuta asing di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

Cadangan devisa Indonesia menurun pada bulan pertama 2024 gara-gara pembayaran utang luar negeri. Masih dua kali lipat dari standar internasional.


Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

16 Januari 2024

Sejumlah anak bermain dengan berlatar belakang gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun.


Jokowi Tanggapi Kritik Anies Baswedan: Utang Kita Masih Aman

8 Januari 2024

Presiden Jokowi ditemui usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin pagi, 8 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tanggapi Kritik Anies Baswedan: Utang Kita Masih Aman

Presiden Jokowi menanggapi kritik Anies Baswedan yang menyebutkan nilai utang luar negeri Indonesia terlalu besar atau lebih dari 30 persen PDB.


Kata Anies, Prabowo, dan Ganjar Soal Utang Luar Negeri untuk Pertahanan Negara

8 Januari 2024

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Anies, Prabowo, dan Ganjar Soal Utang Luar Negeri untuk Pertahanan Negara

Bagaimana utang luar negeri untuk membiayai pertahanan negara dalam pandangan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada Debat Capres?


Jubir Prabowo Sebut Ada Masalah Literasi Pertahanan Usai Cak Imin Kritik Belanja Alutsista

5 Januari 2024

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Jubir Prabowo Sebut Ada Masalah Literasi Pertahanan Usai Cak Imin Kritik Belanja Alutsista

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menanggapi pernyataan Cak Imin tentang anggaran Kementerian Pertahanan.