Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lima Tahun Lagi Utang Negara Membengkak Rp 600 Triliun

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Utang pemerintah lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat sekitar 35,48 persen atau Rp 601,31 triliun dari proyeksi outstanding utang akhir tahun ini berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 sebesar Rp 1.694,44 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto, memperkirakan, rasio utang terhadap produk domestik bruto lima tahun mendatang hanya 24-25 persen. Jika dihitung dari proyeksi produk domestik bruto 2014 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebesar Rp 9.183 triliun, maka utang Indonesia pada tahun yang sama diperkirakan Rp 2.225,75 triliun.

Meski demikian, Rahmat memastikan rasio utang pemerintah bakal semakin efisien untuk membiayai pembangunan. Perbandingannya, rasio utang pemerintah tahun ini terhadap produk domestrik bruto diperkirakan masih di kisaran 30-21 persen.

“Utang naik, namun semakin efisien untuk pembiayaan pembangunan. Ini dilihat dari kenaikan produk domestik bruto yang akselarasinya tinggi, sehingga rasio utangnya turun. Tahun ini sekitar 30-31 persen, dan pada 2014 tinggal 24-25 persen,” kata Rahmat saat ditemui di Departemen Keuangan, Rabu (2/12).

Rahmat mengatakan, pemerintah akan mengelola utang dengan sangat berhati-hati. Selain memperhitungkan defisit anggaran, pemerintah tetap akan melihat respons pasar sehingga bisa dilakukan penghematan. Tahun ini pemerintah berhasil melakukan penghematan bunga utang sebesar Rp 14,1 triliun.

Strateginya, dia memaparkan, risiko refinancing akan dikurangi dengan cara menukar utang lama dengan utang baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang. Utang jangka panjang itu tetap akan dikombinasikan dengan utang berjangka pendek dan menengah. “Kami menerbitkan dengan tenor beragam (multiple tranches), sehingga rata-rata durasi portofolio tetap panjang,” ujarnya.

Surat berharga negara jangka pendek juga tetap akan diterbitkan untuk menghemat pembayaran bunga. Namun, pemerintah akan mengukur volume penerbitan obligasi jangka pendek itu agar jumlahnya tak terlalu banyak. “Nanti durasinya jadi semakin pendek, refinancing risk semakin tinggi, akan kami kombinasikan,” ujar Rahmat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah juga akan merestrukturisasi pinjaman luar negeri terutama dengan mengubah formula suku bunga. Dia mencontohkan pinjaman dari Bank Dunia yang tadinya menggunakan formula bunga variable diupayakan menjadi berbunga tetap.

Restrukturisasi pun dilakukan pada beban komitmen pembiayaan (comitment fee). Contohnya, komitmen pinjaman siaga yang kini dikantongi Indonesia sebesar US$ 5,5 miliar dari Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation, Bank Pembangunan Asia dan pemerintah Australia. “Kami kan selalu berdialog dengan mereka, setiap kuartal kami evaluasi, memperbaiki benchmark, dan sebagainya,” katanya.

Tahun depan strategi pengelolaan utang tak akan jauh berbeda. Lelang reguler surat utang negara, penerbitan sukuk baik lewat penawaran lelang maupun penempatan langsung, hingga penerbitan obligasi dan sukuk ritel, tetap akan dilakukan. Adapun untuk kebutuhan pembiayaan berbentuk valuta asing, kata dia, Indonesia sudah memiliki dealer panel untuk penerbitan Global Medium Term Notes (GMTN).

Pembiayaan valuta asing itu juga bisa dilakukan dengan menerbitkan sukuk global. Apalagi, pemerintah juga masih memiliki pinjaman siaga. “Tapi waktunya saya tidak tahu,” ujarnya. Yang penting, menurut dia, pemerintah saat ini memiliki banyak instrumen sehingga kenaikan defisit tak akan terlalu mengkhawatirkan. “Kami sudah bisa melakukan diversifikasi instrumen dan pasar,” katanya.

AGOENG WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

22 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

23 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.


OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

24 hari lalu

Pengacara OC. Kaligis bersama nasabah gagal bayar Jiwasraya lainnya mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

Pengacara sekaligus nasabah PT Asuransi Jiwasraya, OC Kaligis, mendatangi kantor pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

25 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

26 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.