Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Utang, Menteri Keuangan Siap Berkoordinasi dengan Dewan  

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengaku siap berkoordinasi dalam perencanaan utang. Namun, dia menginginkan agar pemerintah tetap diberi keleluasaan dalam penerbitan obligasi dalam negeri.

Dia memastikan pemerintah akan selalu mencari sumber pembiayaan yang paling lunak, baik pada pinjaman bilateral dan multilateral. Biaya utang dan risiko utang selalu diperhitungkan seminimal mungkin. “Kebijakan harus diteliti dengan cermat karena harus dipertanggungjawabkan tiap tahun,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan pengelolaan utang dilakukan berbeda-beda antara satu periode pemerintahan dan lainnya. Pada masa 30 tahun pemerintahan Orde Baru, dia menjelaskan, seluruh defisit anggaran dibiayai utang luar negeri yang kurang transparan.

Pembiayaan anggaran lewat utang berlanjut pada masa awal reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun ketika itu, pemerintah mulai menerbitkan surat utang negara Rp 100 triliun pada 1998, dengan masa jatuh tempo 5 tahun dan 10 tahun. Penerbitan surat utang dilanjutkan pada zaman kepemimpinan Abdurrachman Wahid sebesar Rp 400 triliun pada 1999, dan Rp 150 triliun yang akan jatuh tempo pada 2009 dan 2010.

Adapun pada zaman Megawati Soekarnoputri, pembiayaan anggaran dilakukan dengan kombinasi antara penerbitan surat utang dan penjualan aset negara lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional. “Jadi secara bruto penerbitan surat berharga 2007-2009 memang melonjak karena penerbitan utang-utang masa lalu,” ungkapnya.

Baru pada 2004 pembiayaan pinjaman luar negeri (netto) selalu berkurang. “Artinya pemerintah sudah tak mengambil sumber dari luar negeri, karena saat ini menguatkan pasar dalam negeri,” tutur Menteri Sri Mulyani.

Data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah utang pada 2003 mencapai Rp 11,3 triliun dan pada 2008 menjadi Rp 126,2 triliun. Hingga akhir Maret 2009, total outstanding utang pemerintah mencapai Rp 1.700 triliun. Dari jumlah itu, utang luar negeri mencapai Rp 732 triliun, atau naik Rp 2 triliun dibandingkan akhir 2008 sebesar Rp 130 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pinjaman luar negeri terbesar diperoleh dari Jepang yang mencapai US$ 27,33 miliar atau 43,2 persen dari total utang luar negeri. Selanjutnya pemerintah mendapat pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (US$ 10,60 miliar), Bank Dunia (US$ 8,88 miliar), dan pinjaman dari sumber lainnya (US$ 16,38 miliar).

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat menuntut dilibatkan dalam setiap perencanaan penarikan utang luar negeri yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dewan pun mendesak pemerintah agar segera merancang dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan, Olly Dondukambe, mengatakan selama ini Dewan telah berulang kali meminta agar pemerintah menyusun perundangan soal mekanisme dan sistem utang negara. Namun, hingga saat ini pemerintah belum juga mengajukannya.

”Kami meminta setiap rencana utang negara yang cukup signifikan dikonsultasikan kepada Dewan,” katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia di ruang rapat Komisi Keuangan dan Perbankan di Gedung DPR, Jakarta

AGOENG WIJAYA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

8 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

9 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

9 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

12 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.