TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat ekonomi berpendapat pemerintah tak perlu meniadakan utang selama bisa mengawasi penggunaannya. Penjadwalan kembali pembayaran utang juga perlu dipikirkan dengan masak karena beresiko.
Kepala Riset Ekonomi PT Bank Danamon Tbk Anton Gunawan beralasan pemerintah bisa menggunakan utang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaannya harus berkelanjutan dan diawasi dengan ketat. "Jangan alergi sama utang," ujarnya kepada Tempo, Kamis (18/6).
Untuk mengurangi utang, dia melanjutkan, pemerintah bisa menggenjot penerimaan sektor pajak dengan mengubah pengusaha sektor informal ke formal. Bagi pemerintah, perpindahan ini dapat memperluas basis pajak tanpa meningkatkan besaran pajak.
Anton mencontohkan pemerintah bisa mengikuti upaya Singapura di Clarke Quay. Di tempat itu pemerintah negeri Singa mengumpulkan pengusaha informal dan menjadikan Clarke Quay sebagai tujuan wisata. "Utang bisa dikurangi dan defisit semakin kecil," kata dia.
Menurutnya rasio pajak pemerintah sebesar 13 persen masih berpotensi untuk tumbuh hingga 18-20 persen. Peningkatan itu memberikan sumbangan 5 persen dari produk domestik bruto atau sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah bisa pakai untuk infrastruktur," ujarnya.
RIEKA RAHADIANA | GRACE GANDHI