Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan fasilitas pembiayaan dari Chiang Mai Initiatif dinilai negara ASEAN masih terbatas. Oleh sebab itu, muncul wacana mengombinasikan sumber-sumber pembiayaan. “Agar kontribusinya tidak hanya satu sumber saja,” kata Anggito di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (15/4).
Fasilitas pembiayaan hasil Chiang Mai Initiatif berbentuk pinjaman cadangan devisa senilai total US$ 120 miliar. Pinjaman ini digagas ASEAN+3 atau negara ASEAN bersama tiga negara mitra, yakni Jepang, Cina, dan Korea Selatan.
Sedangkan fasilitas pinjaman lunak IMF diluncurkan sebagai pembiayaan krisis global. Hingga saat ini dana yang tersedia dalam fasilitas pinjaman ini belum diketahui. Yang jelas, IMF menjamin kredit ini tak akan mempersyaratkan kebijakan kepada negara peminjam seperti yang selama ini dilakukan.
Bagi Indonesia, selain memperoleh porsi pembiayaan dari dana siaga multilateral itu, komitmen dana siaga juga telah diperoleh lewat pertukaran cadangan devisa (bilateral swap arrangement) dengan Jepang, Cina, Korea Selatan senilai US$ 29 miliar. Sedangkan untuk untuk fasilitas pinjaman lunak IMF, pemerintah belum mengambil sikap.
Meski demikian, Anggito menilai fasilitas pinjaman IMF juga diperlukan sebagai upaya jaga-jaga. Kalaupun Indonesia ikut serta dalam fasilitas pinjaman itu, dia mengatakan, jumlahnya tak akan terlalu besar. Apalagi, cadangan devisa saat ini masih cukup memadai, yakni US$ 54,7 miliar. “Beda dengan Filiphina, cadangan devisa mereka hanya US$ 36 miliar, jadi mereka menjajaki pinjaman itu,” ungkapnya.
AGOENG WIJAYA
