Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kontrak Gas Alam

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah meninjau ulang kontrak-kontrak penjualan gas alam cair (LNG). Nilai penjualan LNG dikhawatirkan merugikan negara karena dijual di bawah harga formula standar.

"Pemerintah harus melakukan negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh dan Donggi-Senoro yang tidak merugikan negara," kata Ketua Divisi Pusat Data dan Analisa ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Jumat (20/2).

Dia juga meminta pemerintah transaparan menyebut formula menghitung harga gas alam cair (LNG). Sehingga bisa dihitung berapa harga jual yang seharusnya dan potensi kerugian negara. "Yang penting transparan soal formulanya, bukan harga jual," ujar dia.

Firdaus menilai harga rata-rata tertimbang gas Indonesia memang sedikit lebih baik dari formula Guandong, Cina. Namun harganya jauh lebih rendah dibandingkan formula harga yang digunakan Jepang. Menurut dia, setidaknya formula harga LNG Indonesia harus sama dengan formula harga LNG Jepang. Sebab mayoritas pemasaran LNG Indonesia untuk pangsa Jepang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menghitung, jika harga minyak mentah US$ 45 per barel, maka harga LNG berdasarkan formula Guandong adalah US$ 4,45 per mmbtu. Sedangkan dengan formula Jepang harganya sebesar US$ 6,75 per mmbtu. "Usulan kami adalah menggunakan formula New Zealand yang progresif yakni US$ 7,53 per mmbtu," kata Firdaus.

DESY PAKPAHAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

14 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

9 Desember 2023

Aktivis iklim melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. REUTERS/Thaier Al Sudani
Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

Kelompok lingkungan hidup di arena COP28 mendesak diakhirinya ekspansi LNG untuk menghentikan 'kekacauan iklim'.


Pertamina Kembangkan Bisnis Carbon Capture dan Gas Alam Cair

7 September 2023

Berdasarkan keterangan di pertamina.com, Nicke Widyawati merupakan satu-satunya perempuan dari negara ASEAN yang masuk dalam daftar Most Powerful Woman Internasional. Nicke juga tercatat sebagai satu di antara dua perempuan yang berasal dari Asia yang mendapatkan penghargaan tersebut. ANTARA
Pertamina Kembangkan Bisnis Carbon Capture dan Gas Alam Cair

PT Pertamina (Persero) mengembangkan bisnis carbon capture storage (CCS) dan gas alam cair (LNG) secara terintegrasi untuk mengurangi emisi karbon.


Dukung Terminal LNG di Bali, Luhut Yakin RI Akan Kelebihan Produksi Gas Alam Cair pada 2032

26 Juli 2023

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi mengumumkan subsidi untuk motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, yang akan dimulai pada 20 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan
Dukung Terminal LNG di Bali, Luhut Yakin RI Akan Kelebihan Produksi Gas Alam Cair pada 2032

Menteri Luhut meminta pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) di Bali terus digenjot. Apa sebabnya?


Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Luhut Larang Ekspor LNG, Apa Alasannya?

1 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Luhut Larang Ekspor LNG, Apa Alasannya?

Setelah 20 tahun dilarang, Jokowi membuka keran ekspor pasir laut yang disusul dengan perintah Menko Marves, Luhut melarang ekspor LNG. Ada apa?


Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menunjukkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT. Antam Tbk, Dodi Martimbang, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Dodi Martimbang, dalam tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam (Dore Kadar Emas Rendah) antara PT. Antam Tbk, (Aneka Tambang) dengan PT. Loco Montrado tahun 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.100,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.


Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.


Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)/ TEMPO/Rezki
Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta