Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Anggap, Aturan Empat Menteri Tak Cukup

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, BANDUNG:Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Apindo Jawa Barat Dedy Wijaya mengatakan, kurs rupiah yang melemah semakin makin menyulitkan posisi pengusaha. Apalagi hari ini dollar AS sudah menembus hampir Rp 12 ribu, dengan SKB Empat Menteri saya lihat sudah nggak cukup lagi, masih kurang, katanya saat dihubungi Tempo, Selasa (28/10). Menurut Dedy, melemahnya rupiah ini akan menambah beban pengusaha. Di antaranya, biaya produksi bakal terdongkrak sebagai multi efek dari naiknya bahan baku impor dan di sisi lain daya beli cenderung turun. Dedy mengatakan, kondisi sebelumnya, saat krisis yang dipicu oleh gejolak ekonomi Amerika yang menurunkan nilai ekspor saja sudah memaksa puluhan pengusaha merumahkan karyawannya. Di wilayahnya, sudah sekitar 40 perusahaan yang terpaksa mengambil langkah itu. Karyawannya antara 200 orang sampai 1.000 orang, variatif, katanya. Perumahan karyawan menjadi pilihan pengusaha, untuk menunggu kondisi perekonomian membaik sehingga buruh bisa dikembalikan lagi bekerja. Pilihan PHK, dinilai para pengusaha sebagai beban. Soalnya, biaya yang harus disiapkan sangat besar untuk menyiapkan pesangon. Dengan aturan pemerintah yang sekarang, satu kali aturan saja, satu karyawan harus dibayar biaya pesangonnya sampai belasan bulan gajinya. Berapa yang harus disiapkan kalau 1.000 karyawan, berapa miliar yang harus disiapkan, katanya. Istilahnya sekarang digantung semuanya, dalam arti, dirumahkan hanya membayar uang pokok saja, biaya traspor dan uang makan tidak usah, kalau mem-PHK, dari mana uangnya. Untuk meringankan kondisi ini, pihaknya akan meminta pemerintah untuk mencabut kembali kebijakan menaikkan suku bunga bank seperti yang dilakukan negara lain. Di luar negeri, bunga bank diturunkan untuk memberikan nafas bagi perusahaan untuk membayar (kreditnya), agar jangan terjadi wan-prestasi, kata Dedy. Kebijakan Indonesia yang menaikkan suku bunga, paparnya, bertolak belakang dengan yang dilakukan di luar negeri. Kami menganjurkan pemerintah agar suku bunga perbankan harus diturunkan, saya kira besarannya kembali seperti sebelum krisis saja, itu sudah sangat bagus, kata Dedy. Kita tidak bisa minta terlalu banyak. Ahmad Fikri
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementan-Polri Berkolaborasi Hadapi Tantangan dan Krisis Global

29 Agustus 2023

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.
Kementan-Polri Berkolaborasi Hadapi Tantangan dan Krisis Global

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Mabes Polri mempererat kerjasama pendataan penggilingan padi dan stok beras sebagai upaya bersama menghadapi tantangan dan krisis global.


Industri Tekstil Masih Tertekan, Menperin: Tapi Sekarang Level Tekanannya Berbeda

10 Mei 2023

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Industri Tekstil Masih Tertekan, Menperin: Tapi Sekarang Level Tekanannya Berbeda

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesih tertekan akibat krisis global.


3 Pernyataan Menko Airlangga Hartarto Seputar Pengesahan UU Cipta Kerja

23 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
3 Pernyataan Menko Airlangga Hartarto Seputar Pengesahan UU Cipta Kerja

Menko Airlangga Hartarto ikut menyampaikan pandangan pemerintah atas pengesahan UU Cipta Kerja, berikut 3 pernyataannya


Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Negara Tunggu Efek Dominonya

15 Maret 2023

Presiden Joko Widodo memperlihatkan pelaporan SPT Tahunan pajaknya untuk tahun 2022 saat sidak di KPP Pratama Solo, Kamis, 9 Maret 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Negara Tunggu Efek Dominonya

Jokowi menunggu dampak yang ditimbulkan dari bangkrutnya Silicon Valley Bank atau SVB, bank yang mendanai start up di Amerika Serikat, pada Jumat lalu


Lockdown Ketat di Cina, Apindo: Agak Miris

5 Desember 2022

Petugas pencegahan pandemi menggunakan pakaian pelindung saat mencatat penghuni apartemen yang lockdown saat wabah COVID-19 meningkat di Beijing, 2 Desember 2022.  REUTERS/Thomas Peter
Lockdown Ketat di Cina, Apindo: Agak Miris

Apindo khawatir lockdown dapat berpengaruh signifikan terhadap transaksi kerja sama dengan Cina yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 135 miliar.


Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

5 Desember 2022

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Kasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi  Belanja Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

5 Desember 2022

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


Indef Sebut RI Hadapi Tantangan Kombo di 2023, Krisis Global hingga Tahun Politik

5 Desember 2022

Warga tengah beraktifitas di depan rumah mereka di pinggiran rel kereta kawasan Kampung Bandan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan untuk mencapai target untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Tempo/Tony Hartawan
Indef Sebut RI Hadapi Tantangan Kombo di 2023, Krisis Global hingga Tahun Politik

Dari sisi global, Indef melihat tantangan ekonomi Indonesia bermuasal dari krisis karena perang Rusia dan Ukraina yang tak pasti kapan akan berakhir.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

2 Desember 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komunita Kemenkeu di acara Ministry of Finance Festival  (Mofest) 2022, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 1  Desember 2022. TEMPO/NABILA NURSHAFIRA
Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

2 Desember 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. ANTARA/AstridFaidlatulHabibah
Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.