TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta akan memperbaiki sensus penduduk berkenaan dengan penyaluran subsidi langsung tunai. "Saya akan berbaiki sensus penduduknya. Saya akan bicarakan dengan DPR," kata Paskah seusai serah terima jabatan sebagai Meneg PPN/Kepala Bappenas di Gedung Bappenas, Kamis (8/12). Pada prinsipnya, lanjut dia, penyaluran subsidi tunai tetap akan terus dijalankan. Untuk mengoptimalkan program itu dia juga akan melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi. Mengenai banyaknya penyaluran subsidi tunai yang salah sasaran, Paskah mengatakan, Bappenas akan melakukan audit. Sehingga pada penyaluran selanjutnya tidak terjadi lagi kekeliruan-kekeliruan. Sementara itu berkaitan dengan rencana kerjanya sebagai Meneg PPB/Kepala Bappenas yang baru, Paskah memastikan dirinya tidak akan mengubah program-program yang telah dibuat oleh menteri sebelumnya. "Saya akan tetap konsisten," ujarnya. Suryani Ika Sari
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
27 November 2014
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
24 November 2014
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.
Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
21 November 2014
Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
20 November 2014
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
19 November 2014
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.
