Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertamina akan mendefinisikan kemabli konsep stok bahan bakar minyak (BBM) nasional. Kemungkinan angka stok akan dibuat berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan dengan volume kebutuhan masing-masing kawasan. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Ari Soemarno mengatakan, redefinisi penting agar ada pemahaman sama tentang stok BBM nasional. "Supaya semua ngerti, apa sih yang dimaksud dengan stok nasional itu. Yang selama ini, 23 hari itu stok nasional seluruh Indonesia. Cuma tiap daerah kan berbeda-beda kebutuhan atau angka konsumsinya," katanya.Ia mencontohkan, di Kepulauan Natuna hanya memiliki satu terminal (penampung) BBM dan dua pompa bensin. Angka kebutuhan BBM di wilayah itupun tergolong rendah, hanya 5 ton perhari. "Ngga perlu dong di sana, ditaruh stok 20 hari, mungkin 10 hari sudah cukup," kata dia.Prinsipnya, papar Ari, adalah mengamankan stok sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM di mana-mana. Ia menyebutkan, empat pola pengamanan yang akan dilakukannya. Pertama, mengamankan produksi kilang agar tetap maksimal, sehingga suplai bisa terus berjalan. Kedua, mengamankan impor yang saat ini dinilai sudah terlalu besar, sekitar 30 persen dari total kebutuhan. Di sisi lain, konsumsi terus meningkat. "Ini aneh, harga minyak di luar sedang tinggi, tetapi konsumsi dalam negeri malah naik. Kemana larinya, ini harus diteliti," ujarnya. Ketiga, mengamankan dan mengefisienkan sistem distribusi yang ada, termasuk pengangkutan ke daerah-daerah. Ini penting, karena peningkatan angka konsumsi ternyata tidak diimbangi dengan pertambahan infrastruktur. Selama 5 tahun terakhir, hampir tidak ada pembangunan infrastruktur sama sekali, misalnya kilang, terminal, atau tangki. Akibatnya, stok nasional selalu rendah dibandingkan konsumsinya. Ia menambahkan, ke depan, pembangunan tangki dan terminal baru harus dilakukan. Namun untuk membangun kilang baru, perlu pemikiran matang, terutama dari segi keekonomiannya. Pertamina akan mempelajari kemungkinan membangun infrastruktur tersebut. Saat ini, marjin kilang mulai naik, ini berarti perusahaan migas akan tertarik kembali membangun kilang. "Tetapi kita harus evaluasi, mana yang lebih ekonomis, membangun kilang atau memperbaiki sarana distribusi," kata dia. Keempat, mengamankan arus keuangan perseroan. Pembayaran subsidi BBM oleh pemerintah harus berjalan lancar. Hal ini penting agar impor BBM yang dilakukan Pertamina tidak terhambat. Saat ini, pemerintah telah mencairkan dana subsidi BBM bulan Juni 2004 senilai Rp 5,1 triliun dari total subsidi yang diklaim Pertamina, Rp 12 triliun. Sedangkan subsidi bulan Juli Rp 14 triliun, rencananya akan dicairkan bulan ini. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
