Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Volume cadangan BBM nasional berada di batas bawah level aman, yaitu 21 hari. Bahkan, di tujuh depo BBM cadangannya telah mencapai level kritis terhadap jenis BBM tertentu di mana stok kurang dari tiga hari pengeluaran rutin harian. Juru bicara PT Pertamina (Persero), Hanung Budya Yuktyanta, di Jakarta, Rabu (28/7), membenarkan depo yang mengalami krisis ada tujuh buah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kelangkaan terjadi terhadap jenis BBM tertentu, misalnya premium, solar, atau kerosin. "Stok BBM nasional memang sedang lampu kuning."Ia menjelaskan, volume cadangan yang rawan itu dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah, terutama di wilayah kepulauan, karena potensi adanya gangguan dalam proses distribusi bisa terjadi setiap saat. Gangguan tersebut misalnya gangguan teknis tanker pengangkut BBM, antrean tanker di dermaga, gangguan cuaca, ombak, atau pendangkalan di muara sungai. Selama ini, kata Hanung, depo yang kondisinya kritis itu masih bisa diselamatkan dengan pengaturan jadwal distribusi yang ketat. "Tanker datang pada saat yang tepat ketika stok habis, malam harinya dipasok, sehingga masih aman," kata dia. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusinya secepat mungkin sebelum kelangkaan BBM benar-benar terjadi. Ia menegaskan, Pertamina telah berupaya meningkatkan stok nasional ke level aman, yaitu 23 hari, dengan optimalisasi penggunaan kilang dalam negeri, termasuk di antaranya melakukan penjadwalan ulang rencana turn around. Namun hal itu tidak banyak membantu karena kapasitas kilang yang ada hanya 130 ribu kiloliter per hari, sementara kebutuhan mencapai 170 ribu kiloliter per hari. Akibatnya Pertamina harus mengimpor BBM minimal 40 ribu kiloliter per hari. Perusahaan minyak dan gas nasional itu juga akan meningkatkan volume impor BBM sekitar 20 ribu kiloliter per hari. Namun rencana itu terhambat karena Pertamina mengalami kesulitan keuangan. Hingga saat ini, pemerintah belum mencairkan dana subsidi BBM untuk bulan Juni senilai Rp 12 triliun. Padahal sidang kabinet telah menyetujui pencairan dana kepada Pertamina sebesar Rp 5,1 triliun, termasuk dana penyangga arus kas Rp 3-4 triliun. Dana penyangga itu diperlukan bila sewaktu-waktu diperlukan impor BBM dari pasar spot. Hanung menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/2004 tentang mekanisme pembayaran dana subsidi BBM. Dalam SK itu disebutkan, pemerintah akan mengganti biaya pengadaan BBM maksimal 95 persen bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia lebih dari US$ 33 per barel. Namun, bila harga rata-rata kurang dari US$ 33 per barel maka penggantian hanya dilakukan 90 persen saja. "Hari ini harga telah mencapai US$ 42 per barel," kata dia. Mekanisme pembayarannya, lanjutnya, Pertamina mengajukan tagihan dana setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Tagihan harus disertai dengan data dan perhitungan yang telah disepakati Pertamina dengan pemerintah. Sejauh ini, Pertamina telah mempertanyakan tersendatnya pencairan dana subsidi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Hanung, Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution telah memberikan persetujuan. Tetapi pencairannya masih dalam proses di direktorat itu. Hanung berharap pemerintah bisa segera merealisasikan pencairan dana tersebut. "Bila dalam 1-2 pekan ke depan pencairan dana berlarut-larut, maka kami akan kesulitan untuk menjaga stok BBM nasional yang sudah ada di lampu kuning ini." Keamanan stok ini, katanya, penting untuk menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi pemilihan presiden September mendatang. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
