Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah krisis ekonomi pada 1997 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan turun hampir separuhnya. Jika pada tahun 1999 saat krisis penduduk di bawah garis miskin bertambah menjadi 23,4 persen dari jumlah total penduduk miskin 48 juta jiwa, pada 2003 angka kemiskinan turun menjadi 17,4 persen dari total 37,3 juta orang miskinDemikian hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipresentasikan pada peluncuran buku Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di gedung Bappenas, Senin (17/5).Proporsi jumlah penduduk di bawah garis miskin tahun 2003 merupakan jumlah paling rendah setelah Indonesia dilanda krisis. Meski begitu, angka ini masih jauh di atas angka miskin saat sebelum krisis yakni pada 1990 yang jumlahnya 15,1 persen dari total penduduk miskin 27,1 juta dan menurun menjadi 11,3 persen dari 22,2 juta orang miskin pada tahun 1996.Kriteria yang dipakai Bappenas untuk menetapkan penduduk miskin mengacu pada batas internasional yakni penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah US$ 1 per hari dan US$ 2 per hari untuk penduduk miskin. Survei dilakukan dengan berpatokan pada harga-harga kebutuhan pada tahun 1998. Dari hasil survei Bappenas itu juga menunjukan ada sejumlah penduduk yang rentan terperosok ke bawah garis miskin. Bank Dunia menghitung 9,6 juta penduduk di perkotaan rentan menjadi kelompok di bawah garis miskin. Sementara 24,9 juta lainnya terdapat di pedesaan. Padahal tahun ini, seperti yang ditargetkan Propenas, penduduk miskin ditargetkan turun lagi menjadi 14 persen. Bappenas dan lembaga PBB yang menganalisis data itu memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis miskin akan berkurang separuhnya pada 2015 dari jumlah penduduk di bawah garis miskin tahun 1990 yakni sebesar 7,5 persen. Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie mengatakan kriteria kemiskinan merupakan tolok ukur pertama untuk mengukur pencapaian sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan jender, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.Indikator-indikator tersebut tertuang dalam Tujuan Perkembangan Millenium di mana Indonesia ikut bergabung dengan KKT Milenium pada September 2000. "Tapi sasarannya tetap mengacu pada kondisi dan tujuan pembangunan Indonesia sendiri," kata Kwik. Kwik memaparkan laju pertumbuhan penduduk juga menurun selama kurun sepuluh tahun. Jika pada periode 1971-1980 laju pertumbuhan mencapai 2,32 persen, pada periode 1990-2000 turun menjadi 1,49 persen. Angka kelahiran total juga turun dari 5,6 anak per wanita produktif pada 1971 menjadi 2,6 anak pada 2002. Sedangkan angka kematian balita turun dari 210 per 1.000 kelahiran hidup pada 1960 menjadi 46 pada 2000.Meski terjadi angka penurunan di beberapa indikator, Kwik menilai proses pembangunan masih tersendat. Hal itu, katanya, tercermin dari lambannya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu masih rendahnya kesejahteraan dan daya dorong ekonomi. Kwik juga mengkritik lembaga-lembaga keuangan internasional yang bukannya membantu negara-negara miskin malah memperkeruh laju pembangunan negara-negara yang ditanganinya. Ia mencontohkan Kenya dan Ethiopea yang dipaksakan mengikuti perdagangan bebas oleh IMF malah makin terpuruk ekonominya. "Begitu juga yang terjadi di Indonesia," katanya.Kwik juga menyentil kerja anak buahnya yang melakukan survei sebatas tingkat propinsi. Padahal, katanya, untuk mencerminkan jumlah penduduk miskin sebenarnya, survei harus dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota. Cara ini juga untuk menghindari penggunaan dana pinjaman yang dipakai mengurangi jumlah orang miskin. Pendapatan nasional dari pajak, kata Kwik, sebaiknya dialokasikan untuk mengurangi jumlah orang miskin. "Jangan berambisi besar dengan banyak proyek tanpa ada duit lalu pinjam dengan bunga tinggi," katanyaPendapat Kwik juga diamini Duta Besar Khusus PBB untuk Asia Pasifik Erna Witoelar. Menurut Erna, pengentasan kemiskinan yang diserahkan ke daerah jauh lebih efektif daripada ditangani secara nasional yang selalu mengandalkan pinjaman Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia. "Akibatnya sekarang dana itu terkonsentrasi dipusat dan habis untuk biaya, bukan pengentasan kemiskinan sendiri," kata Menteri Pemukiman di era Presiden Abdurrahman Wahid ini. Meski begitu Erna memuji kemajuan yang dicapai pemerintah melalui survei itu. "Tidak terlalu buruk, tapi belum optimal," katanya. Ia menilai kesenjangan antar daerah masih tinggi dan makin parahnya kerusakan lingkungan hidup. Bagja Hidayat Tempo News Room
Iklan
