Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Bangkit Tuntut Moratorium Privatisasi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli mendesak masyarakat dan DPR untuk bertindak dan menyerukan dilakukannya penghentian atau moratorium privatisasi sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Menurut Rizal, melanjutkan privatisasi oleh pemerintahan yang tidak kredibel dan tidak transparan merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan merugikan negara. ?Disamping itu, privatisasi asal-asalan oleh pemerintahan Megawati akan berdampak pada pengkhianatan sejarah bangsa,? katanya kepada wartawan dalam pembacaan sikap antidivestasi BNI di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Selasa (10/2) Rizal, yang ketika itu didampingi Komisaris BNI, Drajad H. Wibowo, Komisaris Bank Permata Ichsanudin Noorsy, Pengamat Ekonomi INDEF Iman Sugema, Didik J Rachbini dan Aviliani, Ekonom Sri Edi Swasono dan pengamat perminyakan Kurtubi, menyatakan bahwa pemerintah Megawati jauh lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. "Ini karena Orde Baru mendapat setoran dari proses investasi sementara pemerintah Mega mendapat setoran dari proses divestasi," katanya Dalam pandangan Rizal, pemerintah Orde Baru masih memiliki nilai tambah karena untuk mencari setoran KKN, mereka mendapatkannya dengan menciptakan investasi dalam negeri dan mengundang investasi asing. "Mereka kasih fasilitas ke kroni-kroninya untuk investasi. Nilai tambahnya menciptakan lapangan kerja," katanya. Sementara pemerintah Megawati justru mencari setoran untuk persiapan pemilu dengan menjual asset-asset warisan yang ada. "Tidak ada prestasi anak biologis Soekarno kecuali dengan menjual asset-asset warisan. Tidak peduli apakah memiliki arti historis atau tidak," katanya. Rizal lalu menunjuk kasus penjualan Indosat, penjualan PT Dirgantara Indonesia dan terakhir rencana penjualan bandara Soekarno-Hatta, yang menurutnya merupakan pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. ?Makanya ada pernyataan dari sebagian kalangan, kalau Bandara Soekarno-Hatta mau dijual, sebaiknya bandara yang dijual bagian Soekarno saja, sedangkan bagian Hatta jangan dijual,? kata Rizal yang disambut tawa hadirin. Ekonom Sri Edi Swasono yang merupakan menantu Bung Hatta, ikut tersenyum lebar. Menurut Rizal, penjualan mayoritas saham BNI dengan jangka waktu yang dipaksakan merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dari menteri BUMN. "Kerjanya sudah mirip kernet angkot, cuma mengejar setoran untuk pemilu, tidak peduli negara dirugikan atau tidak," katanya. Penjualan saham mayoritas BNI pada saat terjerembab (distress) akibat skandal manipulasi L/C senilai Rp 1,7 triliun jelas akan menyebabkan harga jualnya anjlok. "Di seluruh dunia, nilai saham perusahaan yang mengalami distress pasti jauh lebih rendah dari nilai aslinya," urainya. Selain itu, keinginan untuk menjual asset-asset warisan melalui mekanisme strategic sale dan private placement dan bukan melalui mekanisme go publicmenunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk dapat melakukan negosiasi di belakang layar yang tidak transparan dan besar kemungkinan akan merugikan negara. ?Jika pemerintah memang berniat jujur, mekanisme go public jauh lebih transparan dan fair ketimbang mekanisme strategic sale yang penuh dengan negosiasi pat gulipat," katanya dengan nada tinggi. Sementara itu ekonom Sri Edi Swasono menyatakan bahwa yang terjadi sekarang ini adalah kejahatan moral yang luar biasa. Selain karena alasan-alasan tadi, Sri Edi juga mengungkapkan bahwa proses divestasi yang diharapkan akan membawa arus modal masuk sesungguhnya tidak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari bank-bank yang telah diambil alih asing seperti BCA dan Danamon yang ternyata justru setelah didivestasi mengeluarkan surat utang atau menerbitkan obligasi. Amal Ihsan - Tempo News Room
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

10 menit lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

13 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

21 menit lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran pada H-2 atau 8 April 2024


Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

25 menit lalu

Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA
Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

Kalimantan Timur menjadi penerima dana karbon pertama Forest Carbon Partnership Facility di Asia Pasifik.


Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

25 menit lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

Korea Selatan menutup bangsal rumah sakit besar karena tak ada dokter.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

32 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

36 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurjaman. Kredit: Tim Media Persikabo 1973
Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 setelah kekalahan telak 5-2 di kandang Persik Kediri pada Kamis malam, 28 Maret 2024.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

44 menit lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

48 menit lalu

Sebanyak 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo resmi terbentuk. Foto diambil di UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor UNS Periode Tahun 2024-2029 melalui rapat pleno yang digelar Senin, 25 Maret 2024. Panitia beranggotakan 15 orang itu diketuai oleh Mohammad Jamin yang juga merangkap sebagai anggota.