Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LSM Minta IMF Hapus Utang Indonesia

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) dan Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), melakukan aksi di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Senin (23/4). Mereka menuntut agar IMF – yang kebetulan berkantor di BEJ – segera menghapuskan utang luar negeri Indonesia pada zaman Orde Baru lalu. Utang tersebut dianggap sebagai utang jebakan yang diberikan IMF, World Bank (Bank Dunia), dan Asian Development Bank (ADB), sebesar US$ 200 miliar, yang kini harus dipikul oleh rakyat Indonesia.

Mereka menggelar dua buah spanduk sepanjang 2,5 meter berwarna dasar putih, ditulis dengan tinta merah dan hitam, isinya: "Hutang Orba Bukan Hutang Rakyat Indonesia" dan "Tolak IMF, Hapuskan Hutang". Ada pula seorang yang dilumuri cat kuning di seluruh tubuhnya, hampir telanjang, sebagai pengandaian dari para anggota Golkar, sebagai simbol KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan kroniisme.

Aksi itu juga menuntut agar pemerintah dan berbagai kekuatan pro reformasi total untuk segara mengambil langkah-langkah hukum (law enforcement) kepada mereka yang terlibat (termasuk diantaranya yang tersebar di berbagai parpol), misalnya dengan menyita aset dan dipenjarakan, setelah terbukti menjarah uang rakyat.

Menurut Ketua Badan Pekerja PRODEM, Nuku Suleiman, aksi tersebut dilatarbelakangi adanya pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Indonesia tanggal 23 dan 24 April 2001, yang salah satu agendanya membahas mengenai utang luar negeri Indonesia warisan rezim Orde Baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, PRODEM menganggap Pemerintahan Abdurahman Wahid telah gagal dalam menjalankan pemerintahan reformasi yang dimandatkan oleh rakyat, terutama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan hukum. Pemerintahan Gus Dur juga dianggap tidak bisa menciptakan good and clean governance, sebagai jaminan adanya penghapusan utang. "Kami menuntut pemerintahan Gus Dur segera mempertanggungjawabkannya di depan Sidang Istimewa MPR," tegas Nuku.

Sementara itu, LS-ADI menuntu agar pemerintah menolak perjanjian dengan IMF. Mereka manggap IMF sebagai perampok dan penjarah uang rakyat Indonesia sejak awal krisis moneter. IMF dianggap tidak menolong rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari krisis, namun intervensi IMF dalam segala pemberian utangnya tersebut malah memicu ambruknya tatanan ekonomi Indonesia. Lembaga internasional tersebut juga dianggap sebagai kaki tangan Amerika Serikat untuk mendikte Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan kebijakan. (Juke Illafi K)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

2 menit lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

9 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

13 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan pandangan pemerintah soal RUU Desa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan


Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

16 menit lalu

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama istrinya, Rustini Murtadho saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 023, Kemang, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wail Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilaksanakan serentak di 38 Province dengan jumlah DPT 204.807.222 pemilih. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

Dari hasil survei, nama Cak Imin berada di bawah Khofifah, namun di atas Tri Rismaharini.


Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

17 menit lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.


Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

24 menit lalu

Grup idola K-pop, aespa. Foto: Instagram/@aespa_official
Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

Aespa akan merilis film konser berjudul Aespa: World Tour in Cinemas pada April 2024


Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

25 menit lalu

Ilustrasi pria dan wawancara kerja. Shutterstock
Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

Saat melakukan wawancara kerja, fokuslah pada pertanyaan terkait pekerjaan dan hindari bertanya soal kehidupan pribadi pelamar kerja.


Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

28 menit lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

Rencana penghapusan Pertalite telah disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.


Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

30 menit lalu

Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka saat menghadiri di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

Prabowo menegaskan, akan membuka diri untuk menerima nasihat. Kata dia, Prabowo-Gibran memerlukan dukungan.