Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Perhubungan dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sepakat bekerjasama dalam menangani dan menata industri internet yang telah menggunakan Voiceover Internet Protocol (VoIP) dalam satu pilot project. Ketua APJII Heru Nugroho menyambut baik kesepakatan bersama tersebut. Setelah sebelumnya dia bertemu dengan Menteri Perhubungan Agum Gumelar di Jakarta, Senin (14/1). Heru yang didampingi enam orang pengurus APJII lainnya menemui Agum untuk merespon kebijakan pemerintah dalam menangani industri-industri internet yang sudah ada selama ini. "Ibaratnya, warung-warungnya sudah ada, pemerintah akan menata tanahnya. Nah, bagaimana nasib warung-warung ini," kata Heru bertamsil. Kebijakan baru itu, kata Heru, akan mencakup bagaimana menata industri internet yang selama ini sudah eksis untuk lebih diberdayakan lagi. Agum, menurut Heru, sangat setuju dengan prinsip yang ditawarkan APJII. Dalam pertemuan tersebut, APJII meminta agar pemerintah menindak secara tegas industri internet yang ilegal. "Jadi para pemain yang sudah lama tapi tidak mempunyai argumentasi, kami minta disingkirkan saja," kata Heru. Agum, dalam pertemuan itu, langsung menunjuk Sekretaris Jenderal Dephub Umar Rusdi untuk menindaklanjuti secara teknis usulan dan rencana tersebut. Dalam pilot project tersebut, kata Heru, akan dilakukan penanganan industri internet yang selama ini menggunakan one step dial menjadi second step dial. "Jika single step dial, setiap orang bisa langsung akses, sedangkan kalau double pengguna akan melalui server, kemudian password baru bisa [di] akses," jelas Heru. Dengan kata lain, akan diberlakukan ijin bagi para industri ini. Selama ini yang memegang ijin industri jasa telekomunikasi adalah Telkom dan Indosat. Namun, Heru mengakui jika industri VoIP ini tidak akan menyamai provider besar macam Telkom, Indosat atau Satelindo. "Ya, namanya juga industri baru. Makanya penanganannya dikembalikan pada prinsip itu jika akan diatur dalam satu kebijakan," jelas Heru. Heru menilai selama ini ada perbedaan interpretasi antara pemerintah dan industri-industri internet. Pihak industri memandang, dulu industri ini akan mempunyai prospek yang bagus, namun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengaturnya. "Dulu menyelenggarakan industri ini bukan sesuatu yang salah. Sehingga ketika diatur dalam kebijakan, haru disamakan dulu interpretasinya," paparnya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)
Iklan
