TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset memperketat syarat bagi calon investor yang akan membeli tambak udang Dipasena Lampung. PPA mewajibkan investor baru adalah perusahaan yang bergerak di bisnis yang berhubungan dengan budidaya perikanan terutama udang. Sedangkan perusahaan pembiayaan, menurut Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Mohammad Syahrial, tidak boleh lagi ikut tender. Syarat lainnya, calon investor juga diwajibkan untuk menunjukkan kemampuan modal minimal Rp 1,7 triliun. Modal ini khusus dianggarkan untuk revitalisasi rambak udang dan plasmanya.Pemerintah, kata Syahrial, belajar pada pengalaman beberapa waktu lalu. Sebelumnya investor Dipasena yaitu Recapital Advisors gagal menyetor sisa kewajibannya sebesar Rp 750 miliar. Padahak Recapital sudah membayar Rp 750 miliar. "Ini belajar dari pengalaman kemarin, investornya harus dipastikan punya dana untuk program revitalisasi ini," kata Syahrial. Pemerintah rencananya akan menjual 100 persen kepemilikannya di Dipasena. PPA sudah menjajaki para investor pada 23 Maret lalu. Sedangkan proses penawarannya baru akan dilakukan pada 22 Mei. Anton Aprianto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
7 Jenis Udang dari Tambak Udang: Udang Windu hingga Udang Galah
2 Oktober 2023
7 Jenis Udang dari Tambak Udang: Udang Windu hingga Udang Galah
Tambak udang berada di daerah pesisir, terutama di tempat yang memiliki potensi udang yang baik. Lokasi ini akan menjadikan udang sebagai komoditas ek
PPA dan Cucu Usaha Indosat Teken Perjanjian Jual Beli Saham
7 Oktober 2022
PPA dan Cucu Usaha Indosat Teken Perjanjian Jual Beli Saham
Anak usaha PT Indosat Ooredoo Tbk, PT Aplikanusa Lintasarta, melakukan kerja sama strategis dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
PPA Kucurkan Rp 725 Miliar Untuk Pemugaran Pesawat Garuda Indonesia
17 September 2022
PPA Kucurkan Rp 725 Miliar Untuk Pemugaran Pesawat Garuda Indonesia
Garuda Indonesia menandatangani kerja sama fasilitas pembiayaan restorasi armada dengan skema bagi hasil dengan PPA. Untuk apa saja?
Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit
7 Juni 2022
Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati Air.
PPA Raih 2 Penghargaan IFN Awards
31 Mei 2022
PPA Raih 2 Penghargaan IFN Awards
PPA dinilai memiliki transaksi paling inovatif dan berdampak signifikan.
Erick Thohir Isyaratkan Bakal Kembali Rampingkan BUMN, dari 41 jadi 37
19 Februari 2022
Erick Thohir Isyaratkan Bakal Kembali Rampingkan BUMN, dari 41 jadi 37
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan bakal kembali merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dalam dua tahun ke depan.
3 Pihak Berhak Ajukan Pembubaran 7 BUMN, Harus Lewat Persetujuan Jokowi
17 November 2021
3 Pihak Berhak Ajukan Pembubaran 7 BUMN, Harus Lewat Persetujuan Jokowi
Pembubaran ataupun likuidasi BUMN harus melalui persetujuan Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Erick Thohir Rombak Lagi Direksi BUMN, Sekarang Giliran PPA
6 Agustus 2020
Erick Thohir Rombak Lagi Direksi BUMN, Sekarang Giliran PPA
Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Krakatau Steel Ingin Libatkan PPA untuk Restrukturisasi Utang
29 November 2019
Krakatau Steel Ingin Libatkan PPA untuk Restrukturisasi Utang
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim bertemu Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi utang di tubuh perseroan.
Petambak Kulon Progo Panen Udang
6 Januari 2017
Petambak Kulon Progo Panen Udang
Petambak udang di Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat hasil panen hasil yang bagus dan harga jual tinggi.
