Natrindo Pastikan Peluncuran 3G Akhir Bulan ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Natrindo Telepon Seluler memastikan rencananya akan menggelar layanan telepon seluler generasi ketiga (3G) 28 Februari ini. Saat ini Natrindo masih membangun sejumlah menara Base Tranceiver Station (BTS) di atas bangunan untuk wilayah Jakarta. Head of Coorporate Communication, Anita Avianty menerangkan, itu dilakukan untuk menyiasati regulasi pemerintah daerah Jakarta yang membatasi izin pendirian BTS. “Kami masih mengalami kendala perizinan,” kata Anita di Jakarta hari ini.Namun, kata Anita, kendala itu tidak menyurutkan rencana mereka untuk membuka layanan di Jakarta. Pasalnya, pembatasan izin tersebut diperuntukan bagi operator yang ingin membangun mendirikan BTS di atas tanah terbuka. Pemerintah Daerah Jakarta tidak lagi memperbolehkan operator seluler untuk membangun BTS di atas tanah terbuka. Pasalnya jumlah BTS yang ada saat ini terlalu banyak dan berpotensi mengganggu pengembangan tata ruang kota. Sebagai solusinya, Pemda DKI Jakarta menyarankan agar menara BTS dipergunakan untuk beberapa operator. Untuk membangun BTS di Jakarta, Natrindo telah menggandeng Ericsson Indonesia sebagai vendor penyedia jaringan maupun sistem infrastruktur. Rencananya, Natrindo akan segera menyediakan layanan 3G untuk wilayah Jakarta pada akhir Februari ini juga. Natrindo Telepon Seluler adalah anak perusahaan Maxis Communications Berhard. Sejauh ini, Natrindo baru bisa menyediakan layanan seluler berbasis GSM untuk wilayah di sekitar Surabaya dan Bandung. Padahal, Natrindo telah memperoleh izin penyelenggaraan layanan 3G sejak tahun lalu. Sejak beroperasi pada tahun 2002, Natrindo sudah memiliki sekitar 7000 pelanggan. Jumlah tersebut tergolong minim untuk pasar Indonesia yang telah mencapai 60 juta pelanggan. Agar dapat mengejar target bisnis, Natrindo akan menganggarkan sekitar US$ 1,3 Milyar untuk tiga hingga empat tahun ke depan. riky ferdianto

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.